
Pemprov Jatim Matangkan Pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Hukum Setda menggelar rakor pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 2025. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara bisnis dan hak asasi manusia dengan melibatkan berbagai perangkat daerah demi memastikan enam aksi strategis dapat dilaporkan tepat waktu dan sesuai regulasi.