Sinergi Pemprov Jatim dan BGN Dukung Makan Bergizi Gratis

Kominfo Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Konsolidasi Regional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Wilayah Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal, terutama pada aspek keamanan pangan dan higienitas.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program MBG di daerah dapat berjalan sesuai standar.

“Saya berharap para penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk segera memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujar Khofifah, melalui laman resmi Dinas Kominfo Jatim, dilansir Kamis (8/10/2025).

Gubernur Khofifah juga menyambut baik kebijakan baru yang memudahkan proses penerbitan SLHS, yang kini dapat dikeluarkan langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah setelah sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung misi besar Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan gizi dan sumber daya manusia bangsa.

“Pemprov Jatim berkomitmen memastikan pelaksanaan MBG aman, sehat, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai Jawa Timur sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam implementasi program MBG dengan capaian 30–40 persen di atas rata-rata nasional. “Kami menargetkan dalam waktu dekat, Jatim bisa mencapai lebih dari 50 persen seiring peningkatan operasional dan percepatan sertifikasi mitra,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, program MBG menjadi instrumen penting untuk mencetak generasi sehat dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak dalam kandungan, hingga peserta didik.

Ia juga menegaskan pengawasan terhadap kualitas makanan kini diperketat. Setiap hidangan yang selesai dimasak akan melalui rapid test sebelum didistribusikan, disertai proses pra-sterilisasi di dapur SPPG. Air yang digunakan pun wajib memenuhi standar keamanan, dengan penggunaan air galon bersertifikat untuk memasak dan air tersaring untuk kegiatan pendukung.

“Kepemilikan SLHS kini menjadi syarat mutlak operasional, bukan sekadar administrasi. SPPG yang ditemukan bermasalah akan dihentikan sementara untuk evaluasi dan investigasi,” tegas Dadan.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, melaporkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk satuan tugas pendukung pelaksanaan program MBG. Untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Sumenep dan Ponorogo, BGN akan menyiapkan pembangunan fasilitas SPPG dengan dukungan penentuan lokasi dari pemerintah daerah.

“Tantangan terbesar adalah menjaga kualitas pangan dan kelancaran distribusi, terutama di wilayah kepulauan. Namun, seluruh kabupaten/kota telah memiliki satgas masing-masing untuk memastikan keberhasilan program MBG di Jawa Timur,” pungkas Emil.