Khofifah Bahas Tantangan Investasi di Forum EJAVEC 2026

Kominfo Jatim - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara sektor industri dan pertanian guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Jatim Talk Road to East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026 yang mengangkat tema “Sinergi Penguatan Daya Saing Jawa Timur melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Iklim Investasi Berkelanjutan", dilansir melalui laman resmi Kominfo Jatim, Senin (6/4/2026). 

Menurut Khofifah, tantangan utama saat ini adalah menjaga stabilitas produksi di tengah kebutuhan penyesuaian kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana produksi tidak mengalami penurunan, sementara kita juga harus melakukan penyesuaian kebijakan. Ini bukan hal sederhana, karena berdampak langsung pada sektor industri dan investasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, di lapangan masih terdapat kendala serius, terutama terkait perubahan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berdampak pada rencana ekspansi pelaku usaha.

“Banyak pelaku usaha mengeluhkan, saat membeli lahan statusnya belum LSD, tetapi ketika akan dibangun justru berubah menjadi LSD. Ini tentu menghambat ekspansi dan menciptakan ketidakpastian investasi,” tegasnya.

Khofifah menambahkan, persoalan tersebut terjadi lintas wilayah sehingga membutuhkan penyelesaian komprehensif melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, Pemprov Jatim terus mendorong penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis pemetaan digital hingga tingkat kecamatan guna memberikan kepastian ruang bagi investasi tanpa mengorbankan sektor pertanian.

“Kita ingin industrialisasi tetap berjalan produktif, tetapi sektor pertanian juga harus tetap kuat. Keduanya harus berjalan seimbang,” katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa penurunan kemiskinan harus sejalan dengan penurunan pengangguran, sehingga diperlukan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas ekonomi Jawa Timur sebagai hub distribusi, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur yang memiliki keterkaitan kuat dengan jalur Tol Laut.

“Banyak kapal kembali dalam kondisi kosong. Ini peluang besar bagi kita untuk mengoptimalkan distribusi barang dari Indonesia Timur ke pasar domestik yang sangat besar,” jelasnya.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, ia menilai potensi pasar domestik harus dimaksimalkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bergantung pada ekspor.

Dalam menjaga daya saing, Pemprov Jatim juga mendorong efisiensi energi melalui pengelolaan konsumsi listrik dan BBM yang lebih rasional.

“Ini bukan pembatasan, tetapi penyesuaian agar lebih efisien dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Di tengah tantangan global, Khofifah menyebut kinerja ekspor Jawa Timur pada 2025 menunjukkan tren positif, meskipun dinamika investasi masih dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kebijakan di tingkat nasional.

“Kita sudah siapkan lahan, perizinan, bahkan komunikasi intensif dengan investor. Tetapi keputusan akhir tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk kebijakan lintas sektor,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Soni Harsono, menyampaikan bahwa antusiasme terhadap forum EJAVEC terus meningkat setiap tahun.

“Peminat EJAVEC selalu meningkat. Banyak akademisi dan praktisi yang mengirimkan paper atau karya ilmiah sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur,” ujarnya.

Ia menilai forum EJAVEC telah menjadi wadah strategis dalam menghimpun ide dan solusi untuk memperkuat daya saing daerah. Melalui forum ini, diharapkan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.