DPRD Jatim : HAN 2026 Jadi Momentum Bangun Lingkungan Ramah Anak

Kominfo Jatim - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong agar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pemenuhan hak anak secara menyeluruh melalui pembangunan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Menurut Cahyo, peringatan HAN tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, pemenuhan hak, serta peningkatan kesejahteraan anak.

"Perayaan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum evaluasi dan penyempurnaan dalam membangun lingkungan kehidupan yang benar-benar ramah terhadap anak, bukan sekadar peringatan seremonial," ujar politisi Fraksi Gerindra tersebut, Jumat (24/7/2026).

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Di sektor pendidikan, Cahyo menyoroti masih adanya persoalan anak putus sekolah, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, keterbatasan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas, hingga kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak memiliki kesempatan berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Sementara di bidang kesehatan, ia menilai tantangan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mencakup pemenuhan gizi, kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja, cakupan imunisasi, serta deteksi dini gangguan tumbuh kembang.

Karena itu, Cahyo mendorong penguatan langkah promotif dan preventif melalui peningkatan ketahanan keluarga, pengembangan sekolah inklusif, optimalisasi peran posyandu, serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan masing-masing.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, Cahyo menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, seksual, verbal, maupun melalui ruang digital, masih menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian bersama.

Menurutnya, banyak kasus kekerasan terjadi di lingkungan terdekat anak, namun belum seluruhnya terungkap karena korban masih menghadapi ketakutan untuk melapor atau belum tersedianya sistem pengaduan yang mudah diakses, aman, dan berpihak kepada korban.

Ia juga mengingatkan sejumlah persoalan lain yang masih mengancam pemenuhan hak anak, seperti eksploitasi ekonomi, perkawinan usia anak, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak-anak yang hidup maupun bekerja di jalanan.

Cahyo menilai berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, dan media.

"Setiap anak di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, tanpa memandang kondisi ekonomi, latar belakang, tempat tinggal, maupun kondisi disabilitas, harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, sehat, aman, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan potensinya secara optimal," pungkasnya.