Trans Jatim Luxury Ditambah 2026, Pemprov Jatim Perluas Layanan

Kominfo Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus memperkuat layanan transportasi publik dengan menambah armada Trans Jatim Luxury pada tahun 2026. Langkah ini menjadi strategi Pemprov Jatim untuk memperluas jangkauan layanan angkutan massal di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan data Dishub Jatim, saat ini Trans Jatim Luxury telah mengoperasikan 16 armada dan akan ditambah 8 unit lagi pada tahun ini. Penambahan tersebut diharapkan mampu mendukung perluasan layanan Trans Jatim hingga ke berbagai wilayah di Jawa Timur.

Kepala Dishub Jawa Timur Nyono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar untuk operasional Trans Jatim. Mengingat tarif Trans Jatim reguler disubsidi, Pemprov Jatim menerapkan skema subsidi silang melalui pengoperasian layanan Trans Jatim Luxury. “Agar layanan bisa menjangkau pelosok Jawa Timur, kami menerapkan subsidi silang,” kata Nyono dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Trans Jatim Luxury diberlakukan tarif Rp 30.000 baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh, sementara Trans Jatim reguler tetap bertarif Rp 5.000. Menurut Nyono, meski tarifnya lebih tinggi, layanan premium ini tetap kompetitif karena menyasar penumpang kelas menengah yang mengutamakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik. “Karena jaminannya, untuk luxury jelas kenyamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, pada layanan Trans Jatim Luxury seluruh penumpang mendapatkan tempat duduk dan tidak diperkenankan berdiri. Hal ini berbeda dengan layanan Trans Jatim reguler yang pada jam-jam sibuk kerap dipadati penumpang berdiri.

Strategi yang diterapkan Pemprov Jatim ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan layanan Trans Jatim di seluruh wilayah Jawa Timur. Dishub Jatim menargetkan penambahan sejumlah koridor baru, antara lain tiga koridor di kawasan Gerbangkertosusila, dua koridor di Malang Raya, serta masing-masing satu koridor di Kediri Raya, Jember, Madiun, Pamekasan, dan Bojonegoro.

“Intinya, walaupun anggaran kita relatif tetap, jangkauan layanannya bisa jauh lebih luas karena koridor yang sudah mapan bisa dimandirikan melalui layanan non-subsidi,” pungkas Nyono.