ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025
|
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memaparkan Nota Keuangan RAPBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna DPRD. RAPBD tersebut disusun selaras dengan RKP 2026 yang mengusung tema kemandirian pangan dan energi, serta ekonomi inklusif, dengan sembilan prioritas pembangunan strategis untuk mendorong pertumbuhan daerah.
|
KENDARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, tampil sebagai pembicara utama dalam International Conference on Augmenting Artificial-Human Intelligence (ICAAHI) 2024 yang digelar di Kendari pada Sabtu, 23 November 2024. Dalam konferensi bertaraf internasional ini, Sekda mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, sekaligus menyampaikan pandangannya tentang potensi dan tantangan implementasi teknologi Augmented AI di berbagai sektor pembangunan daerah.
|
Kominfo Jatim resmi menutup Jatim Datathon 2025 yang digelar di Western Sydney University Indonesia, Surabaya. Ajang ini menjadi wadah mahasiswa untuk mengasah keterampilan analisis data, pemrograman, hingga storytelling berbasis open data, dengan tujuan mendorong budaya data-driven dalam pembangunan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045.
|
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa dan mahasantri pada 2025. Program ini mencakup jenjang S1, S2, hingga S3 di PTKI se-Jatim serta beasiswa S2 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, demi mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
|
Di era digital, keamanan informasi menjadi semakin penting seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Akses data yang terbuka memudahkan berbagai aktivitas, namun juga membuka peluang ancaman siber. Kesadaran, regulasi, serta penerapan teknologi keamanan yang tepat menjadi kunci untuk melindungi data pribadi maupun organisasi.
|
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Diskominfo Jatim meluncurkan Aplikasi Penilaian Desa Antikorupsi secara daring. Inovasi ini hadir untuk mempercepat, mengefisienkan, dan menambah transparansi proses penilaian yang sebelumnya manual. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mendorong terwujudnya desa berintegritas, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
|
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Hukum Setda menggelar rakor pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 2025. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara bisnis dan hak asasi manusia dengan melibatkan berbagai perangkat daerah demi memastikan enam aksi strategis dapat dilaporkan tepat waktu dan sesuai regulasi.
.png)
|
Digitalisasi pemerintahan menjadi langkah penting dalam mewujudkan layanan publik yang modern, transparan, dan efisien. Sekda Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, hadir dalam program RRI Pro 1 Padang untuk membahas visi bersama serta inovasi yang menggerakkan transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Sumbar.
|
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meresmikan layanan wifi publik gratis sebagai kado HUT ke-80. Hadir di Masjid Raya, Kantor Gubernur, dan Museum Adityawarman, fasilitas ini diharapkan memperkuat akses digital masyarakat. Gubernur Mahyeldi menekankan pemanfaatan positif layanan demi mendukung pendidikan, budaya, serta kesejahteraan warga Sumbar.
|
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Trans Jatim Koridor VII yang melayani rute Terminal Lamongan–Dukun Gresik–Paciran. Hadir sebagai kado Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, layanan ini menawarkan transportasi publik murah, aman, nyaman, serta terintegrasi untuk masyarakat pesisir, pelajar, dan pekerja.
|
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo, Surabaya. Kegiatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan standar keamanan dan higienitas pangan terpenuhi di seluruh wilayah.
|
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa fokus utama penyusunan APBD 2026 diarahkan pada pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan. Penyusunan ini berpedoman pada RPJMD 2025–2029 serta RKPD 2026, dengan memperhatikan arahan KPK terkait pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
