Artikel Terbaru Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

ASKOMPSI resmi meluncurkan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 (ADLG Award 2025), ajang penghargaan bergengsi bagi Sekretaris Daerah (Sekda) yang berperan penting dalam transformasi digital daerah. Penghargaan ini mendukung visi Indonesia Digital 2045 dengan mendorong Sekda sebagai motor penggerak layanan publik yang modern, efektif, dan berorientasi pada masyarakat.

Di era digital, keamanan informasi menjadi semakin penting seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Akses data yang terbuka memudahkan berbagai aktivitas, namun juga membuka peluang ancaman siber. Kesadaran, regulasi, serta penerapan teknologi keamanan yang tepat menjadi kunci untuk melindungi data pribadi maupun organisasi.

Digitalisasi pemerintahan semakin maju dengan hadirnya ajang ADLGA 2025 yang digelar ASKOMPSI. Penghargaan ini menobatkan Sekretaris Daerah (Sekda) berkinerja digital terbaik tingkat nasional, sekaligus mendorong percepatan transformasi layanan publik modern, transparan, dan efisien di seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memaparkan Nota Keuangan RAPBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna DPRD. RAPBD tersebut disusun selaras dengan RKP 2026 yang mengusung tema kemandirian pangan dan energi, serta ekonomi inklusif, dengan sembilan prioritas pembangunan strategis untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa fokus utama penyusunan APBD 2026 diarahkan pada pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan. Penyusunan ini berpedoman pada RPJMD 2025–2029 serta RKPD 2026, dengan memperhatikan arahan KPK terkait pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Panitia Seleksi resmi membuka pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029. Seleksi ini menjadi momentum penting untuk menjaring figur berintegritas dan berkompeten di bidang penyiaran. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan terbuka, dengan sejumlah tahapan seleksi yang transparan serta melibatkan partisipasi publik.

KENDARI – Sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital di Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi setempat memberangkatkan staf Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengikuti pelatihan keamanan informasi di Korea Selatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, secara resmi membuka kesempatan ini dengan harapan program tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat sistem keamanan digital daerah, guna mendukung visi pemerintahan digital 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meresmikan layanan wifi publik gratis sebagai kado HUT ke-80. Hadir di Masjid Raya, Kantor Gubernur, dan Museum Adityawarman, fasilitas ini diharapkan memperkuat akses digital masyarakat. Gubernur Mahyeldi menekankan pemanfaatan positif layanan demi mendukung pendidikan, budaya, serta kesejahteraan warga Sumbar.

Kominfo Jatim resmi menutup Jatim Datathon 2025 yang digelar di Western Sydney University Indonesia, Surabaya. Ajang ini menjadi wadah mahasiswa untuk mengasah keterampilan analisis data, pemrograman, hingga storytelling berbasis open data, dengan tujuan mendorong budaya data-driven dalam pembangunan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Trans Jatim Koridor VII yang melayani rute Terminal Lamongan–Dukun Gresik–Paciran. Hadir sebagai kado Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, layanan ini menawarkan transportasi publik murah, aman, nyaman, serta terintegrasi untuk masyarakat pesisir, pelajar, dan pekerja.

Tiga peraih ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2025 mengikuti pelatihan keamanan siber di Seoul, Korea Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Program ini juga memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kompetensi digital dan kesiapan menghadapi ancaman siber di era pemerintahan modern yang terus berkembang pesat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Diskominfo Jatim meluncurkan Aplikasi Penilaian Desa Antikorupsi secara daring. Inovasi ini hadir untuk mempercepat, mengefisienkan, dan menambah transparansi proses penilaian yang sebelumnya manual. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mendorong terwujudnya desa berintegritas, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.