Khofifah Resmi Buka Bimtek Kepala Sekolah Rakyat se-Jatim

Kominfo Jatim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Jumat (16/1/2026).

Bimtek tersebut diikuti 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, serta 86 Wali Asuh dari Sekolah Rakyat se-Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri langsung Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf selaku penanggung jawab program Sekolah Rakyat secara nasional dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi sebagai leading sector pengasuhan anak.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek merupakan langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola Sekolah Rakyat berbasis asrama.

"Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," terang Gubernur Khofifah.

Menurutnya, Bimtek ini menjadi pijakan penting untuk memastikan pengelolaan Sekolah Rakyat berjalan selaras dengan dinamika sosial peserta didik yang beragam dan membutuhkan mitigasi secara komprehensif.

Saat ini, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 SR, dengan jumlah peserta didik mencapai 2.249 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar (rombel), terdiri atas 15 rombel jenjang SD, 35 rombel jenjang SMP, dan 48 rombel jenjang SMA.

"Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses dan pendorong bahwa SR di Jatim ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi yang brilian dan berlian," lanjutnya.

Melalui Bimtek ini, Gubernur Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam menempatkan Sekolah Rakyat sebagai wadah untuk menumbuhkan potensi terbaik anak bangsa. Dengan dukungan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, ia berharap proses pembelajaran berjalan optimal dan mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing serta berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Ia mencontohkan, penampilan formasi baris-berbaris siswa Sekolah Rakyat asal Jawa Timur pada peresmian 166 SR se-Indonesia yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, penampilan pidato siswa SR dalam berbagai bahasa—Indonesia, Arab, Inggris, Jepang, hingga Mandarin—juga menjadi bukti kualitas pendidikan SR, di mana dua siswa berbahasa Arab dan Jepang berasal dari Jawa Timur.

"Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah Brilian dan Berlian," ujar Khofifah, melansir rilis resmi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim, Senin (19/1/2026).

Gubernur Khofifah juga mengingatkan para Kepala Sekolah dan Tendik agar memiliki kepekaan tinggi terhadap proses adaptasi siswa yang berasal dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang beragam. Setiap persoalan sosial di lingkungan sekolah, menurutnya, harus segera diidentifikasi, diantisipasi, dan ditangani secara cepat.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam tata kelola Sekolah Rakyat. Meski berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, keterlibatan pemerintah daerah kabupaten/kota dinilai mutlak diperlukan.

"Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Walikota/Bupati di daerah masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah atas dukungan penuh terhadap suksesnya program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

"Dari 166 titik SR se-Indonesia, terbanyak ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Pak Mensos, sudah selayaknya Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan karena prestasi Plus Plus Plus nya di Jawa Timur," ucap Menteri PPPA RI.

Ia menilai penyelenggaraan Bimtek ini mencerminkan perhatian serius Pemprov Jatim terhadap penguatan kesiapan pola asuh di lingkungan Sekolah Rakyat.

"Bahkan ketika anak mengikuti program berasrama di Sekolah Rakyat, hak asuh tidak pernah hilang, dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, melindungi, menumbuhkembangkan secara optimal guna modal di masa depan. Terima kasih Ibu Gubernur akan respon cepatnya," terangnya.

Kementerian PPPA, lanjutnya, siap mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia meyakini Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul dan berkualitas di masa depan.

"Presiden Prabowo tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, Presiden tidak mau ada anak yang sakit atau tidak bisa makan. Ini wujud kepedulian pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul dan berkualitas di masa depan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. H. Rasyo, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Prof. Mohammad Nuh, Staf Khusus Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI Prof. Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI Dr. Endah Sri Rejeki, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf dan Prof. Mohammad Nuh turut memberikan arahan sebagai keynote speaker dalam Bimtek tersebut.