DPRD Nganjuk Kunjungi Kominfo Jatim, Bahas TIK dan Blankspot

Kominfo Jatim - Guna mendalami pengelolaan teknologi informasi, keamanan data, serta pengembangan infrastruktur digital, Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Anjasmoro Lantai 4 Kantor Diskominfo Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, memaparkan mekanisme clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Setiap usulan belanja TIK dari perangkat daerah harus melalui proses verifikasi lintas instansi, mulai dari Biro Organisasi, Dinas Kominfo, Bappeda, BPKAD, hingga Inspektorat. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan belanja TIK selaras dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), program prioritas daerah, serta prinsip efisiensi anggaran.

“Clearance ini menjadi instrumen pengendalian agar belanja TIK tidak tumpang tindih dan benar-benar mendukung proses bisnis serta layanan publik,” ujar Sherlita, melalui laman resmi Kominfo Jatim, dilansir Selasa (3/2/2026).

Dalam aspek keamanan informasi, Sherlita menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan pengamanan berlapis melalui data center, disaster recovery center, Pusat Data Nasional (PDN), serta pemanfaatan layanan cloud. Selain itu, pengujian keamanan seperti penetration testing juga dilakukan terhadap aplikasi yang menggunakan domain resmi pemerintah provinsi guna meminimalkan risiko kebocoran data dan serangan siber.

Diskominfo Provinsi Jawa Timur juga memaparkan kondisi akses jaringan internet di wilayah Kabupaten Nganjuk yang masih menghadapi sejumlah blankspot. Jaringan yang belum stabil tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik serta aktivitas masyarakat.

Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menyampaikan kondisi faktual yang masih dihadapi di lapangan. Salah satu anggota dewan menilai persoalan blankspot masih dirasakan masyarakat di beberapa wilayah.

“Masih ada wilayah di Nganjuk yang sinyalnya putus-putus, bahkan di dalam rumah. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar ke depan benar-benar bisa diwujudkan wilayah yang bebas blank spot,” ujar perwakilan Komisi I DPRD Nganjuk.

Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga memaparkan berbagai program yang telah dan sedang dijalankan untuk mendukung transformasi digital daerah. Program tersebut meliputi evaluasi arsitektur SPBE, mekanisme clearance belanja TIK, serta fasilitasi penyediaan jaringan internet di lokasi layanan publik dan wilayah terpencil.

Menutup kegiatan, perwakilan Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan apresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Komisi I DPRD Nganjuk bersama Diskominfo Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berharap informasi yang diperoleh dapat menjadi rujukan untuk diikuti dan diterapkan dalam memperkuat layanan serta tata kelola komunikasi dan informatika di Kabupaten Nganjuk ke depan.