Sinergi Diskominfo Jatim dan BSSN Perkuat Pertahanan Siber Daerah

Kominfo Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Kegiatan yang diikuti perwakilan dari 50 OPD ini menghadirkan narasumber Sandiman Ahli Muda pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, Alvi Yuriski, S.ST., M.Pd, serta Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni, S.Kom., M.MT.

Dalam paparannya, Achmad Fadlil Chusni menyampaikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik semakin masif, sehingga potensi ancaman insiden siber pun meningkat.

“Sepanjang tahun 2025 hingga September, tercatat 2.696.099 serangan malware, dengan 10.517 serangan berhasil diblokir oleh sistem keamanan siber Pemprov Jatim. Selain itu, terdapat 91 insiden siber yang meliputi web defacement, ransomware, phishing, kebocoran data, dan serangan DDoS,” jelasnya, melalui laman resmi Dinas Kominfo Jatim, dilansir Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, melalui bimtek ini setiap OPD diharapkan mampu menyusun dan memperbarui profil risiko keamanan informasi sebagai dasar dalam mitigasi serta penyusunan strategi perlindungan terhadap serangan siber yang semakin kompleks. “Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi antar-OPD agar keamanan informasi di lingkungan Pemprov Jatim semakin solid,” imbuhnya.

Sementara itu, Alvi Yuriski menekankan pentingnya penerapan keamanan informasi berbasis risiko (risk-based information security). “Pendekatan ini memusatkan perhatian pada aset informasi yang paling penting dan risiko yang paling signifikan bagi organisasi. Dengan begitu, instansi dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, menghindari pemborosan, serta meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap potensi ancaman,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa fokus pada risiko terbesar memungkinkan organisasi lebih cepat mendeteksi dan mencegah pelanggaran keamanan, sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Dengan kesiapan yang baik dan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan risiko, pemerintah daerah tidak hanya mampu menghadapi ancaman digital yang kian kompleks, tetapi juga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik,” pungkasnya.