Sensus Ekonomi 2026, BPS Jatim Gandeng Pemprov Jatim

Kominfo Jatim - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini ditandai dengan pertemuan Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Kantor Setdaprov Jatim, Surabaya.

Plt. Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati, berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam memastikan strategi pendataan—baik secara digital maupun lapangan—mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif.

“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi ini penting agar strategi pendataan yang kami optimalkan mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif,” ujarnya, melalui laman Kominfo Jatim, dilansir Senin (27/4/2026).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan kesiapan Pemprov Jatim dalam mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan dukungan penuh. Kami akan memperkuat sinergi dengan BPS agar seluruh tahapan pendataan berjalan lancar dan optimal,” tegasnya.

Adhy juga menekankan pentingnya keselarasan metodologi dan indikator agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Metodologi harus jelas dan indikator harus tepat, sehingga hasilnya sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa inflasi tidak selalu dapat dimaknai secara sederhana. Dalam kondisi tertentu, inflasi yang tinggi bisa mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang berjalan, sementara inflasi yang terlalu rendah justru perlu diwaspadai karena dapat menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, ia menegaskan pentingnya sinkronisasi serta pembaruan data secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi terkini.

“Data harus terus diperbarui dan terintegrasi antarinstansi. Jangan sampai data lama digunakan untuk kondisi saat ini karena dapat memengaruhi ketepatan pengambilan kebijakan,” pungkasnya.