Sekda Jatim Tegaskan Komitmen Antikorupsi dalam Dialog KPK di RRI

Kominfo Jatim - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Strategi pencegahan dan pendidikan menjadi pilar penting agar praktik korupsi dapat diberantas hingga ke akar.

“Tugas KPK bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan dan pendidikan. Kami sebut sebagai trisula,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam dialog interaktif bertema “Sinergi Pencegahan Korupsi Melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur” di Studio RRI Surabaya.

Menurut Wawan, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat penting.

“KPK tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat bisa jadi penyuluh antikorupsi,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung program penyuluh antikorupsi.

“Komitmen kami jelas. Transformasi digital dan reformasi birokrasi sudah kami jalankan. Tantangan terbesarnya justru ada pada pola pikir. Karena itu, agen penyuluh sangat penting untuk membuka kesadaran masyarakat,” ujarnya, melalui laman resmi Dinas Kominfo Jatim, dilansir Selasa (16/9/2025).

Adhy menambahkan, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar 3 persen untuk mendukung program antikorupsi, termasuk penambahan jumlah penyuluh dari kalangan ASN.

Sementara itu, Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Jawa Timur, Laily Vitria Adhitama, menyebut saat ini terdapat 270 penyuluh aktif di berbagai daerah dengan latar belakang beragam, mulai dari ASN hingga guru.

“Penyuluh berperan menjaga zona integritas. Inilah gerakan bersama membangun budaya antikorupsi di Jawa Timur,” katanya.

Dialog yang dipandu penyiar RRI Surabaya, Fresty Oktora, ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, KPK, dan masyarakat dalam membangun budaya integritas. Dengan kolaborasi tersebut, Jawa Timur diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu menutup celah praktik korupsi melalui pendidikan, pencegahan, dan partisipasi publik. (Van)