Pemprov Jatim Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus BUMD

Kominfo Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur terkait hasil pembahasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, di Surabaya.

Adhy menyebut laporan Pansus memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi BUMD di Jawa Timur. Menurutnya, hasil tersebut menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi ke depan.

“Hasil kinerja Pansus sangat detail dalam memotret keberadaan BUMD kami. Ini akan menjadi pegangan untuk memperbaiki, mengoptimalkan, dan melakukan restrukturisasi,” ujarnya.

Ia menegaskan telah mencermati seluruh rekomendasi yang disampaikan. Dari hasil pembahasan tersebut, kondisi riil BUMD dinilai telah tergambarkan secara objektif sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan.

“Saya sudah membaca bagaimana rekomendasi dan potret yang dibuat Pansus. Itu menunjukkan kondisi sebenarnya dan menjadi bahan kami untuk melakukan pembenahan,” katanya.

Salah satu rekomendasi utama adalah penerapan Quality Performance Indicator (QPI) berbasis kinerja. Adhy menekankan seluruh BUMD harus mengacu pada indikator tersebut agar capaian kinerja dapat lebih terukur dan terarah.

Selain itu, optimalisasi aset juga menjadi perhatian. Ia mengakui masih terdapat BUMD dengan aset besar namun belum mampu menghasilkan pendapatan yang sebanding.

“Asetnya besar, tetapi pendapatannya belum memadai. Ini yang harus dioptimalkan agar lebih produktif,” tegasnya, melalui laman Kominfo Jatim, dilansir Senin (4/5/2026).

Rekomendasi lain yang disoroti adalah perlunya restrukturisasi terhadap BUMD yang kondisi kesehatannya masih belum optimal. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki kinerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Adhy menambahkan, pemerintah pada prinsipnya menerima seluruh rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui kajian lebih lanjut. Ia juga menegaskan perlunya sikap tegas terhadap BUMD yang tidak mampu mencapai target kinerja.

“Kalau kinerjanya tidak tercapai, harus ada ketegasan. Jika tidak optimal dan tidak sebanding dengan aset yang dimiliki, maka akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Ke depan, Pemprov Jatim akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan dan pengelola BUMD. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rencana aksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Jatim.