Artikel Terbaru Pemerintah Provinsi Bali

ASKOMPSI resmi meluncurkan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 (ADLG Award 2025), ajang penghargaan bergengsi bagi Sekretaris Daerah (Sekda) yang berperan penting dalam transformasi digital daerah. Penghargaan ini mendukung visi Indonesia Digital 2045 dengan mendorong Sekda sebagai motor penggerak layanan publik yang modern, efektif, dan berorientasi pada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah pihak menggelar rapat koordinasi membahas kesiapan operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri. Penerbangan perdana dijadwalkan pada 10 November 2025 oleh Super Air Jet dengan rute Dhoho–Cengkareng. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa Timur dan memperkuat konektivitas antar daerah.

Kominfo Jatim menggelar kegiatan Cerdas Digital bertema “Pemahaman dan Pemanfaatan Domain Resmi jatimprov.go.id” bersama perangkat daerah se-Jawa Timur. Melalui pelatihan daring ini, peserta dibekali pemahaman pentingnya keamanan domain pemerintah, mitigasi ancaman siber, serta penerapan IT Security Assessment demi memperkuat tata kelola dan kedaulatan digital daerah.

Pemerintah Provinsi Bali menerima kunjungan Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka studi banding penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan tata kelola digital, integrasi layanan publik, hingga penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan efisien di tingkat daerah secara berkelanjutan bersama.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan menegaskan pentingnya literasi, penguasaan teknologi, dan perlindungan anak di ruang digital. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa di era modern tidak hanya diwujudkan melalui persatuan, tetapi juga melalui penguatan kedaulatan informasi dan transformasi digital demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Di era digital, keamanan informasi menjadi semakin penting seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Akses data yang terbuka memudahkan berbagai aktivitas, namun juga membuka peluang ancaman siber. Kesadaran, regulasi, serta penerapan teknologi keamanan yang tepat menjadi kunci untuk melindungi data pribadi maupun organisasi.

Digitalisasi pemerintahan semakin maju dengan hadirnya ajang ADLGA 2025 yang digelar ASKOMPSI. Penghargaan ini menobatkan Sekretaris Daerah (Sekda) berkinerja digital terbaik tingkat nasional, sekaligus mendorong percepatan transformasi layanan publik modern, transparan, dan efisien di seluruh Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa fokus utama penyusunan APBD 2026 diarahkan pada pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan. Penyusunan ini berpedoman pada RPJMD 2025–2029 serta RKPD 2026, dengan memperhatikan arahan KPK terkait pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memaparkan Nota Keuangan RAPBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna DPRD. RAPBD tersebut disusun selaras dengan RKP 2026 yang mengusung tema kemandirian pangan dan energi, serta ekonomi inklusif, dengan sembilan prioritas pembangunan strategis untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa dan mahasantri pada 2025. Program ini mencakup jenjang S1, S2, hingga S3 di PTKI se-Jatim serta beasiswa S2 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, demi mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo, Surabaya. Kegiatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan standar keamanan dan higienitas pangan terpenuhi di seluruh wilayah.

Panitia Seleksi resmi membuka pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029. Seleksi ini menjadi momentum penting untuk menjaring figur berintegritas dan berkompeten di bidang penyiaran. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan terbuka, dengan sejumlah tahapan seleksi yang transparan serta melibatkan partisipasi publik.