Mendagri Tito Tinjau Pendaftaran Aplikasi Perlinsos di Gianyar

Gianyar – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H. Muhammad Tito Karnavian, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar, Sabtu (4/7), untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pendaftaran melalui Aplikasi Perlinsos yang diikuti masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, yang menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung transformasi layanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyaksikan secara langsung proses registrasi masyarakat pada Aplikasi Perlinsos serta berdialog dengan warga dan petugas pelaksana guna memastikan layanan berjalan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pendataan penerima manfaat terlaksana secara mudah, cepat, dan akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta penyaluran berbagai program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Aplikasi Perlinsos diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, mempercepat proses verifikasi, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan perlindungan sosial di seluruh daerah.

Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendukung implementasi Aplikasi Perlinsos melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, yang turut mengikuti rangkaian peninjauan sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap percepatan transformasi layanan perlindungan sosial berbasis digital.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan implementasi Aplikasi Perlinsos dapat berjalan semakin optimal sehingga mampu menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat, efektif, dan berkelanjutan.