HUT ke-81 RI, DPRD Jatim Simak Pidato Kenegaraan Prabowo

Kominfo Jatim — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arah kebijakan serta capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya. Ia menegaskan terdapat empat pedoman utama yang menjadi landasan kerja Kabinet Merah Putih.

Pertama, bekerja untuk menjaga dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kedua, menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, termasuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia.

Ketiga, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, memastikan seluruh kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk generasi anak dan cucu bangsa Indonesia.

Presiden Prabowo mengatakan berbagai persoalan bangsa memang belum sepenuhnya selesai. Namun, menurutnya, persoalan yang kompleks dan telah berlangsung selama puluhan tahun dapat mulai diselesaikan melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, serta kehendak yang jelas dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

“Dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, persoalan-persoalan bangsa selama puluhan tahun yang rumit dapat mulai diselesaikan,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa tugas yang diberikan rakyat kepada pemerintah merupakan sebuah kehormatan yang mulia. Karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan kepemimpinannya. Salah satunya, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Di sektor pangan, pemerintah mencatat capaian swasembada pangan dalam waktu satu tahun. Pemerintah juga menghapus 145 aturan terkait penyaluran pupuk yang berdampak pada penurunan harga pupuk hingga 20 persen.

Indonesia, lanjut Prabowo, juga berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, antara lain beras, jagung, dan gula. Sementara di sektor energi, pemerintah mulai mewujudkan swasembada energi melalui program diesel B50.

Selain itu, pemerintah terus menjalankan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program makan bergizi, bantuan sosial digital, serta hilirisasi yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa pembangunan Republik Indonesia merupakan hasil kerja sama seluruh lembaga negara, mulai dari pemerintah pusat hingga berbagai elemen masyarakat.

Ia juga mengapresiasi peran lembaga-lembaga negara dalam memperkuat kehidupan kebangsaan, termasuk MPR RI yang terus memperkuat perannya sebagai rumah kebangsaan, meningkatkan literasi konstitusi, serta merawat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“81 tahun lalu para pendiri mewariskan sebuah republik yang didirikan tidak untuk sekadar ada, tetapi didirikan agar rakyat tidak merasa sendiri dan merasa pemerintah ada di sampingnya,” kata Prabowo.

Menurutnya, menjaga republik bukan sekadar memastikan negara tetap berdiri, tetapi juga memastikan Indonesia mampu menjadi bangsa yang berhasil dan memiliki kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat serta menghadirkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak mengatakan pidato kenegaraan Presiden RI menjadi cerminan arah kebijakan nasional sekaligus gambaran capaian pembangunan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Pidato kenegaraan Presiden RI hari ini merupakan cerminan arah kebijakan nasional dan capaian-capaian pembangunan bangsa dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi dorongan di daerah untuk menyelaraskan langkah dalam pembangunan yang lebih baik,” ujar Musyafak.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara optimal di daerah. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan tersebut diperlukan agar pembangunan di daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.