Komdigi Petakan Resiliensi Media dan Partisipasi Publik

Kominfo Jatim – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Ekosistem Media menggali kondisi dan dinamika ekosistem media di daerah, khususnya dalam memetakan tingkat resiliensi media dan partisipasi publik dalam menilai media. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan media, pemerintah daerah, asosiasi, lembaga terkait, akademisi, hingga komunitas masyarakat digital di Surabaya, Rabu (23/9/2026). FGD tersebut menjadi bagian dari pemetaan ekosistem media sekaligus penyusunan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik dan dinamika media di masing-masing daerah.

Ketua Tim Kerja Kebijakan Ekosistem Media Kementerian Komdigi, Dewi Susilorini Kusumoningrum, mengatakan FGD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memetakan kondisi ekosistem media, termasuk keberlanjutan industri, kualitas jurnalistik, independensi, serta hubungan media dengan masyarakat. Ia menjelaskan, kondisi media memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga diperlukan masukan dari berbagai pihak untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong ekosistem media yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, serta memiliki keberlanjutan industri.

“Tujuannya kalau pemerintah bagaimana supaya bejos (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri) ini berlangsung, masyarakat bisa mendapatkan informasi positif sebanyak-banyaknya, lalu medianya juga sejahtera. Dan yang terpenting adalah ketika kita bicara tentang pilar demokrasi, bahwa media merupakan pilar demokrasi,” ujar Dewi.

Dewi mengatakan, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dewan Pers, asosiasi, media, hingga akademisi. Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah dan karakter media yang berbeda.

“Jadi penting buat kami seperti hari ini untuk mengetahui dan memetakan kondisi sebenarnya seperti apa,” ujarnya.

Menurut Dewi, kekhasan daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat keberlanjutan media. Hasil pemetaan dari sejumlah daerah nantinya akan dikaji bersama masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kami sudah agregat, kami sudah mencari dan kami kumpulkan. Hal ini bisa bermanfaat memberikan rekomendasi, kajian yang kemudian ujungnya untuk rekomendasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Diseminasi Informasi dan Relasi Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Rudi Kurniawan, menyampaikan bahwa saat ini efisiensi anggaran dilakukan di berbagai bidang, termasuk untuk publikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, menurut Rudi, porsi anggaran untuk publikasi masih tersedia, meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Dalam FGD tersebut dibahas berbagai aspek yang memengaruhi resiliensi media, mulai dari keberlanjutan ekonomi, adaptasi teknologi, tata kelola, independensi, kualitas jurnalistik, hingga fungsi publik media. Pembahasan juga mencakup partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap akurasi, keseimbangan, akuntabilitas, dan kredibilitas media. Khusus untuk wilayah Surabaya, pembahasan diarahkan pada dinamika pasar media, persaingan dengan platform digital, pergeseran belanja iklan, strategi komersial, transformasi digital, struktur kepemilikan, serta perilaku audiens dalam memilih dan menilai sumber informasi.

Dalam kegiatan tersebut turut terlibat sejumlah unsur media dan ekosistem penyiaran, antara lain JTV, Jawa Pos, Radio Suara Surabaya, Project Multatuli, AMSI Jawa Timur, serta ATVLI Jawa Timur. Selain itu, FGD juga melibatkan KPPU Kanwil IV Surabaya, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, akademisi komunikasi dan media, serta perwakilan komunitas atau masyarakat digital. Berbagai masukan yang dihimpun dalam FGD tersebut selanjutnya akan diagregasi dengan hasil pemetaan dari daerah lain dan masukan berbagai pemangku kepentingan. Hasil tersebut akan menjadi bahan kajian dan rekomendasi bagi pengampu kebijakan dalam melihat kebutuhan ekosistem media di daerah. Rekomendasi tersebut nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kebijakan maupun pengaturan lebih lanjut terkait ekosistem media.