DPRD Jatim Apresiasi Program Prabowo, dari JKN hingga MBG

Kominfo Jatim — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi laporan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Menurut Cahyo, berbagai capaian dan target pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Saya mendukung dan mengapresiasi laporan hasil kinerja serta target-target program strategis Bapak Presiden, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Ini merupakan perwujudan semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” ujar Cahyo usai Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Jatim.

Cahyo menilai arah kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama 21 bulan pemerintahan, Presiden melaporkan telah mengesahkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif.

“Program-program yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara memastikan masyarakat mendapatkan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang layak,” kata politisi asal Fraksi Gerindra Jatim tersebut.

Di sektor kesehatan, Cahyo mengapresiasi pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau lebih dari 108 juta masyarakat. Selain itu, pemerintah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

“Upaya menggeser paradigma kesehatan dari mengobati menjadi mencegah merupakan langkah yang sangat baik. Cek kesehatan gratis, penguatan JKN, penanganan stunting dan TBC harus terus diperluas agar kualitas manusia Indonesia semakin kuat,” ujar yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Menurut Cahyo, penguatan sektor kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif perlu terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ia menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Sementara di bidang pendidikan, Cahyo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan Sekolah Rakyat memiliki dampak strategis. Menurutnya, program-program tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat.

“Program pendidikan harus menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, renovasi sekolah, Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat harus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” tutur Cahyo.

Ia menambahkan, target renovasi 71.744 sekolah pada 2026 serta keberadaan 182 Sekolah Rakyat rintisan menunjukkan skala intervensi pemerintah yang besar. Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu diiringi pengawasan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Di sektor sosial, Cahyo mengapresiasi upaya digitalisasi pendaftaran bantuan sosial yang telah berjalan di 143 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu meningkatkan akurasi data sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat miskin.

“Saya melihat akurasi data menjadi kunci. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak masih menerima. Digitalisasi harus membuat pelayanan semakin mudah, transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain bantuan sosial, Cahyo turut mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian masyarakat melalui program revitalisasi rumah maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, kebijakan tersebut melengkapi upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Revitalisasi rumah atau BSPS yang juga digalakkan ini merupakan upaya holistik dari Bapak Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki rumah yang nyaman, kesehatan yang prima, serta pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujar Cahyo.

Cahyo menilai pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Perbaikan hunian, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan agar intervensi pemerintah memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Ketika rumahnya layak, kesehatannya terjaga dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, maka keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk keluar dari kemiskinan. Ini yang harus kita kawal bersama agar program-program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia berharap berbagai capaian dan target pembangunan tersebut terus dikawal pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya angka capaian, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya. Ketika rakyat lebih sehat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan keluarga miskin memperoleh perlindungan sosial yang tepat, di situlah semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur benar-benar hadir,” pungkasnya.