Sekdaprov Jatim : Catatan dari DPRD jadi Evaluasi APBD

Kominfo Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi maupun komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang membahas jawaban komisi-komisi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Adhy mengatakan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut menunjukkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik.

Meski demikian, berbagai masukan DPRD, khususnya terkait serapan anggaran dan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD.

"Ini menjadi catatan evaluasi bagi kami agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan bisa lebih baik lagi," ujar Adhy, melalui laman Kominfo Jatim, dilansir Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak sepenuhnya disebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, SiLPA juga dipengaruhi efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk sisa hasil lelang, serta sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi di lapangan.

"Sebagian besar target pembangunan tetap tercapai. SiLPA yang besar justru banyak berasal dari efisiensi belanja, bukan karena program tidak berjalan," katanya.

Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono bersama Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, serta dihadiri anggota DPRD Jawa Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. Agenda rapat membahas jawaban komisi-komisi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.