DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pembangunan di Jatim


DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pembangunan di Jatim

DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pembangunan di Jatim

Kominfo Jatim – Sejumlah capaian pembangunan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi dari DPRD Jatim. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menilai capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Capaian yang disampaikan Ibu Gubernur patut kita apresiasi. Angka kemiskinan turun, ketimpangan menurun, dan IPM meningkat. Ini langkah positif bagi Jawa Timur,” ujar Erma, melansir laman Dinas Kominfo Jatim, Rabu (15/10/2025).


Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi angka statistik semata, melainkan juga dari sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujarnya.

Dalam rapat paripurna yang digelar Minggu (12/10/2025), Gubernur Khofifah menyampaikan sejumlah capaian pembangunan penting. Angka kemiskinan di Jawa Timur berhasil turun menjadi 9,03 persen per Maret 2025, dari 9,29 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Gini rasio yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan juga menurun dari 0,372 menjadi 0,368, menandakan distribusi ekonomi yang lebih baik di berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur meningkat menjadi 74,29 pada tahun 2025, naik dari 73,95 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Jatim di posisi menengah atas secara nasional dan menunjukkan kemajuan di tiga aspek utama—pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Erma menilai, pembangunan yang berkeadilan tidak cukup hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah.

“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah, supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegas anggota Komisi B DPRD Jatim asal Daerah Pemilihan Tulungagung–Blitar tersebut.

Lebih lanjut, legislator dua periode ini menyoroti pentingnya memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, penguatan UMKM menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan, karena langsung menyentuh basis ekonomi masyarakat bawah.

“UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” paparnya.

Erma juga mengingatkan tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif dan berkeadilan. Ia menilai, Jawa Timur sudah berada di jalur yang tepat, namun masih perlu langkah-langkah afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam arus kemajuan.

“Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus terwujud nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Jatim akan terus mendorong agar Pemerintah Provinsi memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat—bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini

Komentar ()

Video Terkait