Pemprov Jatim Gelar High Level Meeting TPID & TP2DD se-Jawa Timur

Kominfo Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Jawa Timur dengan fokus utama pada penguatan stabilitas harga dan percepatan digitalisasi transaksi daerah di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya. Pertemuan strategis yang dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur ini mengusung tema "Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat". Forum ini menjadi ruang koordinasi penting untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi serta memperkuat ekosistem ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan apresiasi mendalam kepada para kepala daerah yang telah bekerja keras mendukung program nasional ketahanan pangan yang diluncurkan Presiden Prabowo. Khofifah menyoroti keberhasilan Jawa Timur yang kini berhasil mencatatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi secara nasional.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bupati dan Walikota, terutama yang memiliki sawah, karena telah mendukung program nasional ketahanan pangan yang diluncurkan Presiden Prabowo. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Jawa Timur kini tertinggi secara nasional. Prestasi ini harus terus dijaga dan produktivitasnya ditingkatkan," ujar Khofifah, melalui laman resmi Kominfo Jatim, dilansir Senin (2/3/2026).

Selain sektor pangan pokok, Gubernur Khofifah juga memaparkan posisi Jawa Timur yang menduduki peringkat pertama nasional dalam populasi hewan ternak. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menangkap peluang dari pengembangan bibit Grand Parent Stock (GPS) di Malang agar nilai tambahnya lebih berdampak bagi ekonomi lokal. Terkait tantangan pembangunan, Khofifah menegaskan bahwa segala sesuatunya harus diantisipasi dan dimitigasi sejak dini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Timur.

Pertemuan ini juga menandai peluncuran program hilirisasi pengendalian inflasi melalui integrasi korporasi petani dan aplikasi EPIK Mobile (Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota). Langkah inovatif ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi sehingga masyarakat dapat mengakses komoditas pangan strategis, termasuk beras asli Jawa Timur, dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi harga daging ayam, telur, dan cabai yang berpotensi memicu inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ia menjelaskan bahwa stabilitas akan dijaga melalui penguatan pasokan dan komunikasi publik yang efektif.

"TPID se-Jawa Timur terus menjaga stabilitas melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik. Sementara itu, Indeks ETPD yang telah masuk kategori digital menunjukkan elektronifikasi transaksi berjalan baik, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penerimaan daerah," jelas Ibrahim.

Melalui sinergi dalam High Level Meeting ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan seluruh pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital dalam transaksi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur.