Jatim Raih Predikat Pembina Pengelolaan Sampah Terbaik Nasional

Provinsi Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya di level nasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara langsung menerima Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam ajang Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Jakarta.

Prestasi membanggakan ini didasarkan pada keberhasilan Jawa Timur memboyong 13 sertifikat dari total 35 sertifikat yang tersedia secara nasional. Perolehan tersebut mencakup satu sertifikat Kota Terbaik yang diraih oleh Kota Surabaya, serta 12 sertifikat Menuju Kota Bersih untuk berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan koleksi penghargaan terbanyak di Indonesia, mengungguli provinsi lainnya. Adapun 12 daerah yang menerima Sertifikat Menuju Kota Bersih meliputi Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pamekasan, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari konsistensi pembinaan sistematis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, pengelolaan sampah adalah bagian dari transformasi peradaban lingkungan yang harus diintegrasikan dari hulu ke hilir berbasis ekonomi sirkular.

“Pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis kebersihan, tetapi bagian dari transformasi peradaban lingkungan. Kita ingin membangun sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis ekonomi sirkular dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” tegas Gubernur Khofifah, melalui laman resmi Kominfo Jatim, dilansir Senin (2/3/2025).

Ia juga menambahkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut, “Alhamdulillah, Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi nasional dalam jumlah kabupaten/kota menuju kota bersih,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa peran provinsi sangat strategis sebagai jembatan kebijakan nasional dan implementasi di daerah, sesuai dengan mandat UU No. 18 Tahun 2008. Pemprov Jatim secara aktif melakukan penguatan kebijakan, pendampingan teknis operasional TPS3R dan TPST, hingga evaluasi berkala. Hal inilah yang menempatkan Gubernur Khofifah di urutan tertinggi di antara lima kepala daerah penerima penghargaan serupa.

“Upaya Pemprov Jawa Timur dalam mendorong pengurangan sampah terus kita lakukan melalui penguatan edukasi pemilahan di tingkat rumah tangga, optimalisasi TPS3R dan TPST di berbagai kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi, “Kita memastikan pembinaan berjalan efektif. Kami hadir sebagai penjalin sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota, termasuk dalam pendampingan teknis, asistensi kebijakan, dan penguatan kapasitas daerah."

Gubernur Khofifah berharap gerakan menuju kota bersih ini menjadi budaya bersama dengan target penurunan residu sampah ke TPA secara signifikan.

“Kami ingin memastikan bahwa gerakan menuju kota bersih ini menjadi budaya bersama. Target kami adalah menurunkan residu sampah ke TPA secara signifikan melalui penguatan ekonomi sirkular, peningkatan kapasitas bank sampah, serta inovasi teknologi pengolahan yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Dengan optimisme tinggi, ia menyatakan, “Jawa Timur siap menjadi referensi nasional dalam tata kelola persampahan yang berkelanjutan.”

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Rakornas ini menjadi momentum untuk mengubah paradigma lama kumpul-angkut-buang menjadi sistem berbasis 3R.

“HPSN 2026 bukan sekadar seremoni, tetapi titik belok perubahan paradigma dari sistem kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan berbasis 3R dan ekonomi sirkular,” ujarnya.

Menteri Hanif juga memaparkan bahwa Kota Surabaya meraih nilai tertinggi nasional yakni 74,92, disusul Kabupaten Ciamis dan Kota Balikpapan. Ia pun meminta seluruh kepala daerah berkomitmen serius melakukan perbaikan tata kelola sampah secara komprehensif.

"Kami meminta seluruh kepala daerah berkomitmen serius melakukan perbaikan tata kelola sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir," tandasnya dalam acara yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut.