DPRD Jatim Harap Kemandirian BLUD RSUD Jatim jadi Prioritas


Rapat Paripurna Penetapan Perda APBD 2027

Rapat Paripurna Penetapan Perda APBD 2027

Kominfo Jatim - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit daerah menjadi prioritas, menyusul penurunan penerimaan BLUD sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2027.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Jairi Irawan, mengatakan bahwa target kemandirian BLUD perlu mendapat perhatian serius, terutama karena penerimaan dari sistem BLUD sejumlah RSUD mengalami penurunan.

"Dalam hal penerimaan dari sistem BLUD, padahal sistem ini untuk sejumlah RSUD mengalami efisiensi/penurunan. Target kemandirian BLUD menjadi penting dan harus diprioritaskan," kata Jairi Irawan saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Menurut Jairi, harmonisasi dan koordinasi secara terintegrasi antara rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten juga perlu diinisiasi. Ke depan, diperlukan regulasi yang bertujuan memperkuat posisi rumah sakit milik Pemprov Jatim dibandingkan rumah sakit lainnya.

Jairi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut meminta agar penurunan penerimaan BLUD tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu, ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan promosi program-program peningkatan kualitas kesehatan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penurunan penerimaan BLUD RSUD tersebut tercermin dalam struktur APBD Jatim Tahun 2027. Berdasarkan dokumen pendapat akhir Fraksi Partai Golkar, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp26,545 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,686 triliun. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,636 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,090 triliun.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp138,112 miliar seluruhnya bersumber dari alokasi dana transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, PAD justru mengalami penurunan sebesar Rp20,255 miliar dibandingkan dengan nota keuangan.

Penurunan PAD tersebut terutama berasal dari retribusi daerah, khususnya penerimaan melalui sistem BLUD pada RSUD. Kondisi ini sejalan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Jatim yang dibacakan dalam rapat paripurna pada 5 November 2026.

Dalam laporan tersebut, penerimaan BLUD rumah sakit tercatat turun sebesar Rp46,817 miliar dan menjadi penyumbang terbesar penurunan PAD. Kondisi itu terjadi di tengah pertumbuhan PAD yang hanya mencapai sekitar 0,2 persen dibandingkan APBD Tahun 2026.

Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 menjadi peraturan daerah. Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuan terhadap penetapan Perda APBD 2027 sesuai dengan struktur yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bagikan artikel ini

Komentar ()

Video Terkait