DPRD Harap Seluruh Bakorwil Jatim Terlayani Trans Jatim pada 2028
- Yohanes Vandy Indra Prasetya, S.I.Kom
- •
- 1 hari yang lalu
Cahyo Harjo Prakoso, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra
Kominfo Jatim - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong agar seluruh wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dapat terjangkau layanan transportasi publik Trans Jatim pada 2028. Untuk mendukung target tersebut, DPRD Jatim meminta penambahan tiga koridor baru pada 2027.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, mengatakan tiga koridor yang menjadi prioritas adalah Pasuruan, Madiun Raya, dan Jombang-Mojokerto. Masing-masing koridor membutuhkan anggaran sebesar Rp7 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp21 miliar.
"Pihaknya memberikan penekanan pada tiga koridor prioritas: Koridor Pasuruan dengan target peluncuran April 2027, Koridor Madiun Raya dengan target peluncuran Oktober 2027, dan Koridor Jombang-Mojokerto dengan target peluncuran pada Hari Pahlawan November 2027," kata Cahyo saat membacakan pendapat akhir Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna penetapan Raperda APBD Jawa Timur 2027 di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Ia meminta agar seluruh kebutuhan pembiayaan tersebut dipastikan masuk dalam APBD Murni 2027 sehingga rencana perluasan layanan Trans Jatim tidak terkendala persoalan anggaran.
Menurut Cahyo, kajian untuk Koridor Madiun Raya telah rampung. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjutinya dengan pemenuhan anggaran. Sementara itu, rute Jombang-Mojokerto diharapkan dapat memperluas akses transportasi masyarakat, terutama di kawasan pesantren dan destinasi wisata sejarah.
Khusus untuk Koridor Pasuruan, ia meminta pemerintah memperjelas keterkaitan kebutuhan anggaran sebesar Rp7 miliar hingga Desember 2027 dengan alokasi Rp7,8 miliar yang telah disampaikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi penghitungan anggaran ganda.
Cahyo juga memberikan catatan mengenai pentingnya kepastian pendanaan bagi Bakorwil Bojonegoro sebagai bagian dari target pemerataan layanan Trans Jatim. Ia meminta gubernur menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Perhubungan untuk memastikan kesiapan anggaran, rute, sarana, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara itu, dalam rapat paripurna penetapan Raperda APBD Jawa Timur 2027, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah.
