Diskominfo Jatim Genjot KPIP untuk Bangun Kepercayaan Publik

Kominfo Jatim – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasi Survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP), secara daring. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam membangun partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Komunikasi publik telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Kita dituntut tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indeks KPIP hadir sebagai alat ukur komprehensif yang tidak hanya menilai kuantitas informasi, tetapi juga kualitas proses hingga dampak komunikasi. Pengukuran KPIP sendiri dibangun atas empat dimensi utama, yakni input dan proses masing-masing sebesar 10 persen, serta output dan outcome yang masing-masing memiliki bobot 40 persen.

Dimensi input mencerminkan kesiapan organisasi, termasuk kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia. Sementara dimensi proses menilai perencanaan komunikasi strategis, penerapan prinsip komunikasi publik, hingga pelibatan pemangku kepentingan. Adapun dimensi output mengukur kualitas informasi yang dihasilkan, keterbukaan, serta aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Sedangkan dimensi outcome menitikberatkan pada dampak nyata, seperti tingkat kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, serta terpenuhinya hak atas informasi.

Secara nasional, capaian Indeks KPIP tahun 2025 berada pada angka 77,58 dengan kategori baik. Rinciannya meliputi dimensi input sebesar 87,27, proses 85,59, output 75,61, dan outcome 75,13. Sementara itu, Jawa Timur mencatatkan nilai 72,88 dengan rincian input 97,22, proses 94,31, output 68,06, dan outcome 66,25. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Jawa Timur berada pada aspek fondasi dan proses yang bahkan melampaui rata-rata nasional. Namun demikian, pada dimensi output dan outcome masih diperlukan upaya peningkatan. 

“Artinya, ke depan kita tidak lagi hanya fokus pada perencanaan dan sistem komunikasi, tetapi memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan benar-benar berdampak, mampu meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Hardy, menegaskan bahwa arah pengukuran indeks kini mengedepankan pendekatan yang lebih berpusat pada publik. Menurutnya, komunikasi publik harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan.

“Komunikasi publik harus inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang terpercaya,” ujarnya, melalui laman Kominfo Jatim, dilansir Rabu (29/4/2026).

Ia juga menekankan pentingnya peran Diskominfo sebagai koordinator komunikasi di perangkat daerah, terutama dalam memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Sementara itu, tim akademisi Universitas Padjadjaran, Rinda Aunillah dan Azizul Rahman, memaparkan bahwa pengukuran KPIP menggunakan tujuh variabel dalam empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan outcome. Survei KPIP tahun 2025 yang dilaksanakan pada 13–31 Oktober melibatkan 93 responden dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga organisasi profesi.

Hasil pengukuran menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan publik, khususnya pada dimensi output dan outcome. Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kualitas komunikasi publik ke depan. Sejumlah langkah strategis pun direkomendasikan, di antaranya optimalisasi komunikasi partisipatif, peningkatan pelibatan stakeholder, penguatan kehadiran di media sosial dan platform digital, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Untuk pengukuran KPIP tahun 2026, tahapan kegiatan telah disusun mulai dari review metodologi pada Juni–Juli, uji validitas dan reliabilitas pada Agustus–September, hingga pengumpulan dan pengolahan data pada Oktober–November. Laporan hasil direncanakan terbit pada Desember 2026 dan akan dipaparkan melalui seminar.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Jatim berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat kapasitas, serta mendorong sinergi antar Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur agar komunikasi pembangunan semakin efektif, adaptif, dan berbasis data.