DPR RI dan Pemprov Jatim Bahas Ancaman Siber Nasional

Kominfo Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Kunjungan Kerja Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, guna membahas penguatan keamanan siber dan tata kelola ruang digital di tengah meningkatnya ancaman siber serta perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan adaptif sesuai kebutuhan daerah.

"Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi global saat ini." ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengatakan penguatan keamanan ruang digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, penguatan keamanan ruang digital tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, CSIRT, aparat penegak hukum, komunitas digital, pelaku usaha, hingga akademisi harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi untuk membangun ekosistem digital yang aman dan tangguh," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI ke Jawa Timur.

"Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan dalam penguatan keamanan siber serta tata kelola ruang digital di daerah, terutama di tengah meningkatnya tantangan ancaman siber dan perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis," tuturnya, melalui laman Kominfo Jatim, dilansir Senin (25/5/2026).

Kunjungan kerja Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI tersebut bertujuan melakukan pengumpulan masukan dan pemetaan kondisi keamanan ruang digital di daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi Panja Ruang Digital Nasional oleh Komisi I DPR RI.

Dalam pertemuan itu, DPR RI ingin mengetahui secara langsung berbagai persoalan keamanan siber di Jawa Timur, khususnya Surabaya, mulai dari penipuan digital, kebocoran data, phishing hingga ransomware. Selain itu, dilakukan evaluasi kesiapan daerah dalam keamanan digital, termasuk kesiapan pemerintah daerah, keberadaan CSIRT, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem perlindungan data dan infrastruktur digital daerah.

Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi Panja Ruang Digital Nasional agar kebijakan pemerintah pusat dapat selaras dengan kondisi nyata di daerah. Selain itu, DPR RI juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, komunitas digital dan pelaku usaha dalam membangun ruang digital yang aman, sekaligus menjaga perlindungan masyarakat, data negara, dan ketahanan nasional.