Pelaksanaan Renaksi Korsupgah Kaltara 89 % Berada Pada Zona Hijau (75 hingga 100 %).
Renaksi Korsupgah Kaltara Ditetapkan Naik 2 Poin Menjadi 89 Persen, Dari Sebelumnya 87 Persen Sesuai update data progres Renaksi Korsupgah KPK RI, hingga 3 November 2019 (pukul 14.59 Wita), Kaltara menempati peringkat 2 dengan capaian tertinggi dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Dari pantauan dan evaluasi berkala serta terintegrasi secara nasional melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id, per 3 November 2019, perkembangan pelaksanaan Renaksi Pemprov Kaltara adalah 89 persen berada pada zona hijau (75 hingga 100 persen). Laporan Inspektorat Provinsi Kaltara, kita telah memberikan data tambahan ke Tim Korsupgah KPK RI. Dari data yang diajukan …
Tour de Singkarak 2019, Connecting Sumatera
Pariaman – Gelaran Tour de Singkarak (TdS) 2019 kembali dihelat, setelah secara resmi dibuka Tenaga Ahli Menteri Pariwisata, Esthy Reko Astuty di pelataran Pantai Gandoriah Kota Pariaman, Jumat (1/11/2019). Dalam sambutannya, Esti menyampaikan, sebagai salah satu kalender event Kemenpar, TdS juga pioner bagi kegiatan lainnya yang akan masuk agenda resmi kepariwisataan. “Sebagai rujukan daerah lain, penyelenggaraan TdS haruslah lebih baik setiap tahunnya. Apalagi saat ini pembukaan di Pariaman yang juga terkenal dengan even ‘tabuik’ nya. Kita ingin ‘tabuik’ segera masuk calendar of event Kemenpar,” ucap Esthy. Mempertahankan TdS sebagai agenda rutin memerlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun …
Pertama di Indonesia, Sumbar Punya Perda Persandian
Padang – Setelah melewati tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatra Barat berlanjut ke penetapan. Tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Pengambilan keputusan terhadap tiga Ranperda tersebut dilangsungkan dalam rapat paripurna, Jumat (1/11/2019). Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka rapat mengatakan, Ranperda Persandian dirampungkan Komisi I bersama OPD terkait dengan mengkaji secara detail muatan-muatan secara komprehensif dan telah mendapat masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. “Implentasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana urusan persandian diberikan mandat untuk melakukan …
