Rakor Layanan Pengaduan Masyarakat
Acara yang dimoderatori Kasi Pendayagunaan Telematika Arif S.IP., M.Si., menghadirkan narasumber Resti Adelia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Hadir pula Kadis Kominfo Komari, S.Pd, MM sekaligus membuka acara dan menyampaikan bahwa pemerintah ada untuk melayani masyarakat dan melindungi masyarakat dalam rangka transparansi good government.
Resti Adelia menyampaikan beberapa hal terkait aplikasi SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Layanan Pengaduan Online Rakyat (Lapor). SP4N LAPOR merupakan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara. Tujuan SP4N LAPOR yaitu pertama penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses real time, kedua penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat ketiga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun regulasi yang mempedomani SP4N LAPOR salah satunya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentag Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi SP4N LAPOR.
Selain itu, terkait pembagian peran pengelola pengaduan terdiri dari admin dan pejabat penghubung, admin bertugas sebagai sebagai koordinator pengelolaan pengaduan, mendistribusikan pengaduan ke satuan kerja (satker) atau OPD, memantau proses dan kualitas pengelolaan pengaduan sedangkan pejabat penghubung bertugas sebagai pihak yang menindaklanjuti pengaduan dan memberikan respons melalui aplikasi LAPOR. Yang dimaksud dengan pejabat penghubung yaitu para Sekretaris Dinas/Badan atau Kepala Bagian Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan admin SP4N LAPOR di Provinsi Banten yaitu Dinas Kominfo Statistik Persandian dan Biro Organisasi.
Dijelaskan Resti Adelia terkait tugas umum admin adalah menerima dan memverifikasi pengaduan masyarakat, mendisposisikan pengaduan ke satker/OPD yang berwenang, memantau tindak lanjut terhadap pengaduan dan menjaga kualitas pengelolaan pengaduan. Tugas umum pejabat penghubung adalah menerima disposisi pengaduan dari admin koordinator, memberikan respons dan tindak lanjut terhadap pengaduan, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti pengaduan.
Adapun jangka waktu verifikasi dan tindak lanjut jangka waktu verifikasi pada admin pusat dan admin instansi paling lama 3 (tiga) hari kerja. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normative maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.
Sebagai informasi SP4N LAPOR Pemerintah Provinsi Banten yaitu Facebook @laporbanten, Twitter @laporbanten, email lapor@bantenprov.go.id, SMS 1708.
Pada kesempatan tersebut, diakhir acara Kabid TIK Rosmawati, S.Sos., M.Si., mengingatkan kepada OPD dilingkungan Pemprov Banten agar website OPD-nya sselalu update dikarenakan updating website opd direkap setiap bulanya oleh bidang TIK.
