Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Kalimantan Utara dan Indonesia Maju

Gubernur Kaltara Buka Dialog Kebangsaan dan Doa Bersama

Sebagai salah satu upaya kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hari ini kita gelar Dialog Kebangsaan dan Doa Bersama, dengan mengambil tema; “Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Kalimantan Utara dan Indonesia Maju”.

Kita undang para tokoh masyarakat, Ormas, LSM, para kepala sekolah, siswa dan juga mahasiswa untuk mengikuti dialog dan doa bersama yang dilangsungkan di auditorium Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini.

Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, sehingga gagasan Pemprov Kaltara ini dapat terlaksana.

Di kesempatan ini, saya menyampaikan sejumlah hal aktual terkait kehidupan berdemokrasi di Indonesia, juga di berbagai negara di dunia. Berbicara soal demokrasi, maka harus diketahui definisi dan makna demokrasi itu sendiri.

Secara universal, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Indonesia, adalah negara dengan implementasi demokrasi yang terbaik saat ini. Namun, demokrasi yang memiliki batasan, bukan sebebas-bebasnya.

Demokrasi menurut Plato, adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak.

Sementara, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dan, dari pendapat Muhammad Yamin, demokrasi adalah sebuah dasar yang ada didalam pembentuk pemerintahan dan posisinya berada didalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa memerintah dan mengatur agar dapat dikendalikan dengan sah pada setiap warga negara.

Situasi global, saat ini sedang mengalami krisis demokrasi. Ini dimulai dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerikas Serikat (AS). Lalu, munculnya partai-partai rasis dan anti imigran di Eropa, serta bangkitnya kekuatan otoriter, bahkan proto-fasis di Amerika Latin, Afrika, Asia dan Pasifik. Bentuk-bentuk seperti ini, harus diketahui dan dikenali. Cara penanganannya pun berbeda-beda di setiap negara.

Demonstrasi di luar negeri, dilakukan terjadwal dan tidak mendatangi kantor pemerintah. Hanya berkeliling kota.

Kita prihatin dengan demonstrasi di Indonesia yang menyasar kantor pemerintahan, dan penuh aksi anarkis. Pun demikian, hal serupa juga terjadi di Paris, Perancis dimana demonstrasi mengarah kepada anarkis, sehingga aparat keamanan setempat melakukan tindakan yang dibutuhkan.

Kesimpulannya demokrasi secara global, sesungguhnya mengalami kemunduran, bukan maju seperti yang kita pahami saat ini.

Pada 2018, berdasarkan penilaian Freedom House, Indonesia mendapat skor 62 dari 195 negara di dunia yang disurvei. Ini berarti, tingkat demokrasi di Indonesia dalam kategori “bebas sebagian atau tidak sepenuhnya bebas”.

Untuk Kaltara sendiri, pada 2017 menduduki peringkat ke-3 nasional dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 81,06. Lalu pada 2018, menduduki peringkat ke-4 nasional dengan capai IDI 81,07.

Kondisi demokrasi ini, dinilai juga oleh dunia. Utamanya, dalam dunia investasi dengan pemodal dari luar negara. Untuk itu, kemajemukan bangsa harus menjadi kekuatan dan menjadi sumber peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.

Kaltara merupakan provinsi yang aman, damai dan kondusif. Namun kita tetap harus mewaspadai potensi konflik yang bisa saja muncul.

Kemajemukan Kaltara yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain itu, masyarakat yang masih mudah terprovokasi akibat ujaran kebencian dan hoax.

Dari itu, peran media sosial dan media massa harus menjadi penangkal, bukan menjadi penyebar dan penyebab konflik.

Di sini juga peran tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi sangat besar agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax dan ujaran kebencian.

Untuk para tokoh agama, ingatkan kepada umatnya bahwa menyebar hoax adalah dosa jariah.

Terakhir, gunakan media sosial dengan bijak. Bijak dalam artian, mengecek narasumber berita, mengantisipasi judul berita, mewaspadai gambar kiriman, jangan langsung nge-share dan baca secara menyeluruh.

Hoax yang menjurus pada demonstrasi yang kebablasan juga akan mengganggu investasi. Buktinya, akibat demo nasional belum lama ini, kurs rupiah mengalami penurunan. Lalu, puluhan triliunan rupiah modal investasi akan keluar dari Indonesia.