Memahami Peran Dan Fungsi Dalam Satu Data Indonesia

Jakarta – Permasalahan mengenai data kian merebut perhatian, khususnya pemerintah. Ego sektoral produsen data, perbedaan konsep dan definisi, serta belum adanya kode referensi acuan yang mencakup seluruh kebutuhan data adalah beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan.

Masalah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia di hotel
Le Meridien Jakarta, Rabu dan Kamis (3-4 Oktober 2019).

“Setelah ini setiap institusi diharapkan dapat memahami dengan jelas peran dan fungsinya dalam Satu Data Indonesia,” jelas Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono saat menyampaikan laporan penyelenggaraan acara tersebut.

Usai aksi meletuskan balon dengan alat khas tradisional Dayak, Kepala BPS, Suhariyanto mengingatkan mengenai pesan Presiden Jokowi akan peran data dalam pembangunan. Ia sekaligus menyampaikan bahwa BPS akan adaptif terhadap perubahan era dan zaman yang niscaya akan memodifikasi konsep data di masa depan.

“Tetapi BPS tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama bergandeng tangan,” jelasnya.

“Saya juga minta kalau bisa sumber daya manusia di diskominfotik jangan dipindah-pindah,” ujar Suhariyanto.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengantisipasi maraknya mutasi pegawai dinas terkait, sebelum pelaksanaan training statistik lanjutan. Training tersebut akan diselenggarakan serentak di masing-masing provinsi pada bulan November 2019 di bawah arahan Pusdiklat BPS.

Dikemas dengan konsep diskusi selama dua hari, acara dihadiri oleh peserta dari kementerian/lembaga dan Dinas Kominfotik serta BPS Provinsi se-Indonesia.

Pada sesi pertama, diskusi menghadirkan Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi Pembangunan Bappenas dan Adi Rusmanto, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG serta Ari Nugraha, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS.

Diskusi menjadi atraktif karena peserta Diskominfotik aktif menyampaikan bagaimana kondisi data dan permasalahan yang marak dijumpai di lapangan

Sedangkan diskusi sesi kedua, Jumat 4 Oktober 2019 menghadirkan Iwan Kurniawan, Deputi Sinkronisasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Bambang Dwi Anggoro, Direktur Layanan Aptika Pemerintahan Kominfo, serta Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur, Kemenpan RB.

Dengan moderator dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, diskusi fokus membahas gambaran interoperabilitas data dan pengembangan SDM di masa depan.

Selain kegiatan tersebut, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) masa bakti 2019-2021 oleh Ketua Umum ASKOMPSI, Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah, dan penandatanganan kerja sama Satu Data Indonesia antara Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. BPS/MC Kalsel