Bimtek Website Lanjutan
Pada kesempatan tersebut, Suwardi mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan badan publik untuk menyelenggarakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik antara lain adanya pejabat PPID, adanya SOP layanan informasi publik, adanya DIP (Daftar Informasi Publik), adanya meja informasi, adanya website. Suwardi juga menambahkan, harusnya badan publik menyediakan website/portal khusus PPID sehingga badan public mempunyai dua website yaitu website badan publik dan website khusus PPID badan publik.
Terkait website badan publik, saat ini KI tengah melalukan monitoring evaluasi atau pemeringkatan badan publik dengan melakukan visitasi terhadap 11 OPD dilingkungan Pemprov Banten. Adapun indikator yang dimonitoring oleh KI yaitu ketersediaan menu PPID pada website badan publik, dimana menu tersebut harus terisi data seperti informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Lebih bagusnya jika badan publik memiliki website khusus PPID bahkan sampai media sosial khusus PPID seperti Facebook PPID, Twitter PPID, Instagram PPID. Selain narasumber dari KI, hadir pula narasumber dari tim IT Diskominfo Provinsi Banten, yang memaparkan tentang template website yang tersedia dalam enam template dengan engine yang berbeda pula namun ada juga beda template namun engine-nya sama, adapun pemilihan template website diserahkan kepada selera OPD dalam memilih template. Maka dari itu terdapat perbedaan tampilan website pada tiap-tiap OPD di lingkungan Pemprov Banten dikarenakan pemilihan template website yang dilakukan oleh para OPD tersebut.
