Selain memberikan arahan pada lingkup internal, Jasman juga menyoroti pentingnya kehadiran Diskominfo di berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

“Tiga urusan yang menjadi kewenangan Diskominfo, harus dikelola seoptimal mungkin. Saya ingin seluruh potensi yang ada saling berkoordinasi, baik pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik maupun pada urusan persandian,” papar dia.

Menurut Jasman, urusan informatika semestinya mampu diterjemahkan dalam melahirkan inovasi-inovasi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang kian hari semakin dinamis.

Ia mencontohkan, sejumlah aplikasi telah dibangun dan dikembangkan oleh Diskominfo. “Dilihat dari sisi pemanfaatan, apakah telah dimanfaatkan secara optimal, ini adalah tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama,” ujar dia.

Selanjutnya, mantan Kepala Biro Humas Setdaprov ini juga memberikan penekanan bahwa seluruh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat adalah domain dari Diskominfo.

“Artinya kita harus mampu bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait, sembari menjadi jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat luas,” kata dia.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2019 tentang ‘Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia’.

Berdasarkan Inpres tersebut, pemerintah membentuk Posko Terpadu Penanganan Covid-19 yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), untuk memastikan pelayanan infomasi yang cepat dan akurat dalam rangka melindungi masyarakat dan mengantisipasi kepanikan menghadapi wabah Covid-19.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat Oni Fajar Syahdi saat diwawancarai TVRI Sumbar di ruang kerjanya, Jumat (6/3).

Pemerintah sangat serius dan sigap, bukan sekadar masalah pada virus saja, tetapi juga terkait dengan persoalan komunikasi dan informasi yang berkembang dalam masyarakat.

“Terutama pemberitaan di media sosial (medsos) yang bersifat hoaks atau berita bohong, sehingga dapat menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di masyarakat luas,” ujar Oni.

Untuk itu, dirinya menghimbau masyarakat bijak dalam ber-medsos. “Cek dan ricek setiap berita yang didapat. Jangan asal dipercaya. Klarifikasi dulu kebenarannya dari instansi berwenang,” tambahnya.

Terakhir, Oni meminta masyarakat tetap tenang menghadapi penyebaran Covid-19 ini.

“Jika memang berita tersebut benar, sikapi dengan baik. Jangan resah dan khawatir. Ikuti arahan pemerintah. InsyaAllah negara kita dilindungi dari wabah berbahaya ini,” tuturnya.

“Pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan, dan penyelenggaraan SP secara online merupakan suatu bentuk kemajuan,” paparnya.

Menurut Gubernur Irwan, pihaknya optimis pelaksanaan SP secara online akan menjadi sangat efektif, cepat, mudah dan efisien.

“Hanya dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kita bisa mengikuti sensus penduduk secara online dengan mengisi data-data kependudukan pada website yang telah disediakan,” tutur Irwan.

Dijelaskan pelaksanaan SP kali ini menggunakan dua metode yakni pengisian data secara online dan dilanjutkan dengan tahapan wawancara. Sensus penduduk secara online dimulai pada tanggal 15 Februari s.d 31 Maret 2020, sedangkan tahapan wawancara akan dilangsungkan pada bulan Juli tahun 2020.

Lebih lanjut Gubernur Irwan mengajak kepada seluruh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait di Provinsi Sumatera Barat untuk ikut melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan SP tahun 2020.

“Hanya butuh waktu kurang lebih lima menit, masukkan data yang benar dan akurat, karena data inilah yang akan dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan nantinya,” pungkas Irwan.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Pitono mengatakan SP Online ini merupakan upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan data kependudukan.

“SP online telah dimulai pada tanggal 15 Februari yang lalu, namun partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Sumbar masih rendah, masih sekitar 0,16 persen dari jumlah penduduk,” sebutnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada seluruh aparatur pada instansi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan SP online ini agar data-data kependudukan yang akurat bisa didapat.

Turut hadir unsur pimpinan dari Forkompimda Sumbar, perwakilan instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemprov Sumbar serta awak media cetak dan elektronik.

“Empat Televisi berjaringan tersebut yakni Inews TV Padang, RCTI Network Sumbar, SCTV Padang, dan Indosiar Padang serta Radio Pronews FM Padang,” kata Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang, Sabtu (15/2).

Afriendi menjelaskan teguran untuk Inews TV Padang dan RCTI Network Sumbar diberikan karena televisi tersebut menayangkan pengeroyokan pelajar yang mencuri kotak amal.

Tayangan tersebut berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) melanggar pasal 14 ayat 2 tentang Perlindungan Kepada Anak, dan Pasal 17 tentang Program Siaran Bermuatan Kekerasan.

Sedangkan untuk Standar Program Siaran (SPS), tayangan tersebut melanggar pasal 15 ayat 1 dan 3, dan pasal 23 yang berbunyi Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, perusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri.

Selain itu, Inews TV Padang, SCTV Padang dan Indosiar Padang juga diberikan sanksi administrasi karena menampilkan orang memegang rokok pada program berita.

Tayangan tersebut melanggar P3 pasal 14 ayat 2 tentang perlindungan kepada anak dan pasal 18 tentang pembatasan program terkait muatan rokok dan Napza. Sedangkan untuk SPS melanggar pasal 15 ayat 1, dan pasal 27 ayat 2.

“Kami berharap lembaga penyiaran agar lebih memperhatikan tayangan yang akan disiarkan di televisi sehingga tidak melanggar P3SPS. Kami juga melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran tersebut saat klarifikasi dilakukan, katanya.

Selain televisi berjaringan, KPID Sumbar juga memberikan sanksi administrasi kepada Radio Pronews FM Padang, karena memutar lagu barat “Martin Gaye” yang dinyanyikan Charlie Puth dan Megan Trainor yang liriknya mengesankan kepada aktivitas seks dan disiarkan di jam tayang utama.

Sementara Komisioner KPID Sumbar bidang pengawasan isi siaran Robert Cenedy menjelaskan KPID Sumbar membatasi lagu-lagu yang berlirik vulgar tidak diputar di jam tayang utama untuk melindungi kepentingan anak-anak dan remaja.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen menyukseskan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Hal ini mengemuka saat audiensi Gubernur Irwan Prayitno dengan Kepala Badan Pusat Statistik Sumbar, Pitono beserta stakeholder terkait di Istana Gubernur, Padang, Rabu (29/1) pagi.

“Kunci utama suksesnya Sensus Penduduk 2020 adalah partisipasi elemen bangsa, baik pegawai dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat,” ujar IP, sapaan akrab gubernur.

Untuk itu, pihak terkait musti gencar melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SP2020.

“Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat menghadapi SP2020,” imbuhnya.

Terakhir, Irwan menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Barat berperan sukseskan SP2020.

“Pastikan anda tercatat dalam SP2020. Mari, bersama catat nagari, bersama catat Indonesia,” ajaknya.

Dalam penjelasannya dihadapan gubernur, Pitono mengatakan, SP2020 adalah pendataan penduduk Indonesia yang mencakup jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain.

“Sensus 2020 merupakan sensus yang ke-7 yang dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan sensus mandiri secara online mulai 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. Dilanjutkan wawancara petugas di Bulan Juli 2020, dan ditutup pencacahan sampel bulan depannya,” jelas Pitono.

Ada inovasi berbeda dalam sensus kali ini. Badan Pusat Statistik memberikan kesempatan kepada penduduk dengan melakukan pendataan mandiri, tanpa proses wawancara langsung dengan petugas melalui moda Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Dari pantauan, tampak hadir dalam pertemuan ini perwakilan Diskominfo dan Disdukcapil Sumbar. (NY/EK)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat Pitono menemui Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, di rumah dinas gubernur Jl. Sudirman No. 50 Padang, Rabu (29/1/2020), untuk membahas pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020.

Sensus Penduduk yang digelar tiap 10 tahun sekali ini, merupakan yang ketujuh kali dilaksanakan Sumbar. Sensus tersebut akan dimulai 15 Februari hingga Juli 2020.

Pada pertemuan tersebut Irwan Prayitno menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada BPS, antara lain terkait suku pada kuesioner yang disiapkan. Hal ini menurut dia, sangat penting bagi Pemprov Sumbar dalam rangka pendataan perantau di luar Sumbar. Selain itu, bertanya kapan hasil sensus ini dapat diperoleh.

Melalui sambungan telepon, Gubernur Sumbar juga meminta agar Kepala Biro Pemerintahan memberikan kesempatan kepada BPS untuk menyampaikan materi terkait Sensus Penduduk 2020 pada Rapat Koordinasi Bupati Wali Kota se-Sumatra Barat pada 26 Februari 2020.

“Dengan sensus ini, diharapkan ada update data kependudukan dan data lainnya, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan sudah didukung oleh data yang valid dan tidak lagi berdasarkan prediksi,” katanya.

Menjawab pertanyaan gubernur, Kepala BPS Sumbar, Pitono menjelaskan bahwa, tahapan prosesnya adalah melalui Sensus Mandiri secara Online mulai 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020, dan dilanjutkan melalui kunjungan petugas sensus untuk wawancara langsung ke rumah penduduk.

Kepala BPS juga berharap gubernur dapat menghadiri kegiatan sosialisasi pengisian kuesioner Sensus Penduduk secara online kepada seluruh ASN OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar. “Untuk waktunya diserahkan kepada ketersediaan waktu gubernur, dan pada kesempatan tersebut langsung diputuskan pelaksanaan kegiatannya,” ujarnya.

Kehadiran Kepala BPS dalam kesempatan itu juga didampingi oleh Kadis Dukcapil, Kabiro Humas Setda Prov. Sumbar dan perwakilan Diskominfo Sumbar.