Meski diakui masih berada di bawah rata-rata Nasional, sebagai Provinsi yang baru berusia 7 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah sangat baik. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, IPM Provinsi Kaltara adalah tertinggi kedua di regional Kalimantan.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie merujuk data yang dibeberkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Tahun 2020 di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) baru-baru ini.

Disebutkan Gubernur Kaltara, IPM Kaltara pada 2019 tercatat mencapai 71,15. Jauh meningkat dibandingkan IPM Kaltara 2018 yang mencapai 70,56. “Kaltara berada di tempat kedua untuk urusan IPM di regional Kalimantan. Pencapaian ini jauh lebih baik dari provinsi lain di Kalimantan yang sudah lebih mapan dan segi infrastruktur maupun SDM, seperti Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Kaltara hanya tertinggal dari Kaltim. Ini sebuah kewajaran, karena Kaltim memang memiliki SDM yang unggul, anggaran besar juga infrastruktur yang memadai. Terlebih Kaltim, adalah induknya Kaltara,”.

Dirunut berdasarkan capaian IPM pada 2019, maka Kaltim berada di urutan 1 dengan capaian 76,61. Lalu, Kaltara (71,15), Kalteng (70,91), Kalsel (70,72), dan Kalbar (67,65). “Capaian ini terbilang tidak cukup buruk. Hanya saja, IPM Kaltara masih di bawah rata-rata nasional (71,92). Melihat hal itu, butuh banyak perbaikan terhadap faktor penopang pertumbuhan IPM. Namun, secara garis besar, capaian ini sudah menunjukkan bahwa Kaltara mampu bersaing dengan daerah lain. Juga berarti arah pembangunan SDM dan faktor penopang pertumbuhannya di Kaltara, sudah cukup tepat. Tinggal meningkatkan yang sudah berjalan,” menurut Gubernur Kaltara dalam arahannya.

Dengan target bisa melampaui IPM Nasional (Indonesia), salah satu upaya yang akan diterapkan Pemprov. Kaltara untuk meningkatkan IPM Kaltara, adalah dengan menggenjot peningkatan kualitas SDM, melalui berbagai program yang telah dijalankan. Termasuk juga mengimplementasikan dan merealisasikan program nasional, Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Menurut Mendagri (Tito Karnavian), pada arahannya juga sudah menyarankan agar daerah yang IPM-nya masih di bawah rata-rata nasional untuk dapat mengoptimalkan program KIP agar IPM di daerahnya meningkat. Kaltara akan melakukannya, sekaligus membantu Pemerintah Indonesia mencapai target 400 ribu penerima KIP dapat melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi,”.

Upaya lainnya, adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan infrastruktur. Sejalan dengan visi-misi Pemprov Kaltara, pelayanan dasar kesehatan akan terus ditingkatkan kualitasnya. Baik dengan dukungan anggaran yang memadai maupun kebijakan yang pro warga kurang mampu. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat besar bagi masyarakat.

Guna diketahui, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Lebih detail, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Kaltara juga menempati peringkat kedua pada capaian IPM 2018 dengan nilai 70,56. Pada IPM 2018, Kaltim menempati peringkat pertama dengan capaian 75,83. Disusul Kalteng (70,42), Kalsel (70,17), dan Kalbar (66,98). Sementara IPM Indonesia tahun 2019 sebesar 71,92, lebih tinggi dari IPM tahun 2018 yang sebesar 71,39.

Sebanyak 1.786 petani dari 7.000 lebih petani di Kaltara telah memperoleh Kartu Tani. Ini merupakan program pemerintah bekerjasama dengan lembaga perbankan. Di Kaltara, kerjasama dilakukan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Melalui Kartu Tani, ini berhubungan dengan kemampuan beradaptasi sektor pertanian dengan kemajuan zaman yang kini serba mengandalkan kemudahan teknologi.

Kelebihan kartu tani ini, di antaranya mencegah penyimpangan subsidi pupuk, mempermudah peredaran uang, tabungan, mencegah terjadinya kejahatan dan lainnya.

Dalam hal ini, pemerintah bekerjasama dengan BRI untuk memfasilitasi dan distribusi Kartu Tani di Indonesia.

Kerja sama pelaksanaan Kartu Tani dengan BRI, cukup baik. BRI dikenal sebagai BUMN dengan aset yang besar, serta dikenal sangat kredibel dan akuntabel serta terpercaya. Kartu Tani ini sulit ditiru karena disertai dengan identitas diri pemegangnya.

Bersamaan dengan penandatanganan kerja sama penyaluran Kartu Tani, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie sekaligus membuka sosialisasi bersama Pemimpin Wilayah Kanwil BRI Banjarmasin, Bapak Heri Santoso.

Secara umum, pembangunan pertanian dimulai dengan terencana dan terprogram bagus oleh pemerintah. Sebelumnya, pembangunan pertanian cukup kacau oleh berbagai konflik didalam negeri.

Dari dulu, tujuan pembangunan pertanian adalah mensejahterakan petani. Sebuah negara tidak akan berdiri tegak tanpa adanya petani, tidak ada yang mengurusi pangan.

Ada beberapa hal penting yang harus dipahami terkait dengan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi pembangunan pertanian di daerah, yakni :

1) Faktor produksi pertanian. Seperti lahan, SDM petani dan keluarganya, air, iklim (udara), sinar matahari dan lainnya.

2) Sarana produksi pertanian. Seperti, bibit, pupuk, pestisida, dan lainnya.

3) Teknologi pertanian. Dalam hal ini, Indonesia sempat berswasembada pangan. Namun, saat ini semakin sulit. Bahkan lebih banyak mengimpor bahan pangan. Untuk itu, penting kiranya memanfaatkan pengembangan teknologi pertanian untuk menciptakan produk pertanian yang unggul.

4) Pemasaran produk pertanian. Padahal ini, Indonesia juga masih lemah. Saat ini, diharapkan petani tak hanya sekedar memproduksi tapi juga dapat memasarkan produknya dengan lancar.

Terakhir, Gubernur Kaltara berterima kasih atas kerjasama penyaluran Kartu Tani ini. Semoga kerjasama ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan pertanian di Kaltara, juga Indonesia pada umumnya.

Dirjen PK Trans, M. Nurdin didampingi Dirjen PKP2 Trans, Hari Pramudiono, dan Dirjen PDTu, Aisyah Gamawati, mewakili Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan silaturahmi dan meninjau hasil pelaksanaan kegiatan dana desa, di Gunung Sari, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Dirjen PK Trans bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Kabupaten Bulungan meninjau sekaligus meresmikan sarana olahraga, gedung polindes, dan kegiatan BUMDes.
Pada kesempatan tersebut Dirjen PK Trans menyampaikan bantuan berupa permodalan usaha BUMDes dan berdialog dengan masyarakat desa tentang pemanfaatan dana desa dan rehabilitasi sarana dan prasarana di Gunung Sari, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Pada kegiatan kunjungan tersebut juga diadakan Stand Pasar Murah yang menyediakan paket sembako dengan harga murah untuk memeriahkan acara Hari Bakti Transmigrasi ke-69, bekerjasama dengan Bank BNI dan Perum Bulog. Selain sembako murah, stand pasar murah juga diisi produk dari Himpunan Wirausaha Transmigrasi (HW-Trans), dan Balai Latihan Masyarakat (BLM).

Upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-69 Tahun 2019 bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kabupaten Bulungan, Jl. Jelarai Raya.

Dirjen PKTrans, M. Nurdin mewakili Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi memimpin upacara Hari Bakti Transmigrasi ke-69 yang berpusat di Kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara.

Selepas upacara, Dirjen PKTrans didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan secara simbolis memberikan sejumlah bantuan untuk transmigrasi di Kabupaten Bulungan termasuk penyerahan kunci secara simbolis kepada warga transmigrasi Tanjung Buka SP 6B dan SP 10.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 7021 bidang tanah kepada transmigrasi di Kaltara.

Dirjen PKTrans berharap agar sertifikat tersebut dapat dijadikan investasi dan untuk pengembangan usaha transmigrasi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendesa, Dr. Ir. H. M. Nurdin, M.T.

Toko Indonesia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di wilayah Perbatasan

Mulai dibangun sejak 2017 lalu, Toko Indonesia di perbatasan, Pemprov. Kaltara targetkan bisa selesai tahun ini. Dengan harapan mulai 2020 nanti, Toko Indonesia yang merupakan gagasan dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan itu, sudah bisa dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sesuai laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, pembangunan Toko Indonesia yang didanai melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara itu, sudah memasuki tahap akhir.

Di Toko Indonesia ini akan menyediakan berbagai produk dalam negeri. Dengan tujuan agar masyarakat di daerah perbatasan bisa mendapatkan produk dalam negeri dengan harga terjangkau.

Teknisnya, dalam pelaksanaannya nanti, Toko Indonesia akan dikelola oleh Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltara.

Hadirnya Toko Indonesia juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menghadirkan negara di wilayah perbatasan.

Selain pembangunan Toko Indonesia di Krayan, waktu ke Sebatik, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie juga sudah instruksikan untuk dibangun Toko Indonesia di pulau perbatasan yang bisa dimulai pembangunannya pada 2020 mendatang.

Perlu diketahui, kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara, dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat, yang hanya efektif melalui transformasi udara, menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal.

Tak hanya itu, selama ini karena ketergantungan dengan barang Malaysia harga barang bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara misalnya Nunukan, Tarakan atau Tanjung Selor.

Sebagai upaya mengatasinya, selain membangun Toko Indonesia, Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan penumpang.

Bulan Oktober 2019 Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali bergejolak, dimana inflasi Provinsi Kalimantan Utara lagi-lagi mengalami penurunan atau terjadi deflasi sebesar -0,30 persen sebagai akibat dari turunnya harga kelompok bahan makanan sebesar -1,47 persen. Jika bulan September 2019 penurunan inflasi sebesar -0,57 persen lebih disebabkan oleh dua faktor yakni turunnya kelompok harga bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi dimana salah satu maskapai penerbangan melakukan penurunan harga tiket.

Di bulan Oktober 2019 gejolak tingkat inflasi yang terjadi hanya pada kelompok bahan makanan, sementara enam kelompok lainnya mengalami kenaikan. Jika pada bulan September 2019 IHK pada kelompok bahan makanan 155,77 maka di bulan Oktober 2019 IHK mengalami penurunan sebesar 153,48. Atau terjadi perubahan IHK dari 147,47 pada bulan September 2019 menjadi 147,03 pada bulan Oktober 2019, dan untuk inflasi tahun kalender sebesar -0,25 persen kemudian inflasi tahun ke tahun sebesar 2,12 persen. Enam kelompok yang mengalami kenaikan harga antara lain kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan makanan naik sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan IHK dimana pada bulan September 2019 IHK hanya sebesar 133,06 maka pada bulan Oktober 2019 IHK naik sebesar 13,35. Untuk inflasi tahun kalender sebesar 0,21 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,89 persen.

Berikutnya ada kelompok kesehatan dimana IHK pada bulan September 2019 sebesar 158,42 maka pada bulan Oktober 2019 IHK menjadi 158,53 atau tingkat inflasi-nya naik sebesar 0,07 persen sementara inflasi tahun kalender sebesar 2,64 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,92 persen. Di urutan ketiga ada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dimana IHK pada bulan September 2019 sebesar 155,28 dan pada bulan Oktober 2019 IHK naik menjadi 155,39 atau tingkat inflasi-nya pada bulan Oktober sebesar 0,07 persen, sementara inflasi tahun kalender sebesar 1,54 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,86 persen.

Selanjutnya ada kelompok sandang dimana IHK pada bulan September 2019 sebesar 139,38 sementara IHK pada bulan Oktober 2019 naik sebesar 139,43 atau terjadi kenaikan tingkat inflasi sebesar 0,04 persen sementara inflasi tahun kalender sebesar 1,13 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,45 persen. Pada Kelompok Pendidikan, rekreasi dan olah raga juga mengalami kenaikan namun tidak signifikan dimana pada bulan September 2019 IHK terjadi sebesar 143,95 dan pada bulan Oktober 2019 IHK naik menjadi 144,01 atau terjadi kenaikan tingkat inflasi hanya sebesar 0,04 persen, terhadap tahun kalender hanya sebesar 4,25 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,31 persen. Dan yang terakhir ada pada kelompok transportasi dan komunikasi, kenaikan tingkat inflasi hanya sebesar 0,01 persen dimana IHK September 2019 sebesar 155,96 dan IHK bulan Oktober 2019 sebesar 155,97 sementara inflasi tahun kalender malah minus yakni -0,95 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 8,58 persen.

Renaksi Korsupgah Kaltara Ditetapkan Naik 2 Poin Menjadi 89 Persen, Dari Sebelumnya 87 Persen

Sesuai update data progres Renaksi Korsupgah KPK RI, hingga 3 November 2019 (pukul 14.59 Wita), Kaltara menempati peringkat 2 dengan capaian tertinggi dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari pantauan dan evaluasi berkala serta terintegrasi secara nasional melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id, per 3 November 2019, perkembangan pelaksanaan Renaksi Pemprov Kaltara adalah 89 persen berada pada zona hijau (75 hingga 100 persen).

Laporan Inspektorat Provinsi Kaltara, kita telah memberikan data tambahan ke Tim Korsupgah KPK RI. Dari data yang diajukan pada 31 Oktober lalu itu, telah diiverifikasi oleh tim KPK.

Dan hasillnya, per tanggal 3 November pencapaian Renaksi Korsupgah Kaltara telah ditetapkan naik 2 poin menjadi 89 persen, dari sebelumnya 87 persen.

Tentunya, capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara dalam upaya mitigasi pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan negara dan aset daerah.

Dan, selain menempati peringkat 2 Pemda secara nasional, Kaltara menjadi satu-satunya provinsi dengan capaian tertinggi.

Pun demikian, Pemprov terus melakukan perbaikan, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan yang bersih dari korupsi.

Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. IriantoLambrie, memerintahkan agar capaian setiap sektor untuk terus dipantau dan laporkan secara real time guna peningkatan capaian strategi pencegahan pemberantasan korupsi di Provinsi Kaltara.

Patut dicatat, salah satu area intervensi yang mengalami peningkatan signifikan dalam progresnya, adalah pelayanan terpadu satu pintu. Pada area intervensi ini, progresnya mencapai 100 persen.

Artinya, seluruh renaksi progres pada area intervensi tersebut dinilai tim Korsupgah KPK telah terpenuhi dengan baik.

Dari 11 renaksi pada area PTSP, Pemprov Kaltara berhasil memenuhinya 100 persen. Kesebelas renaksi itu, yakni pendelegasian kewenangan, transparansi informasi, pelaksanaan rekomendasi teknis, tracking system, penanganan pengaduan, lokasi dan tempat layanan, ketersediaan aturan, penerapan e-Signature (tandatangan elektronik), pemenuhan kewajiban pemohon perizinan, sistem perizinan online, dan pengendalian dan pengawasan.

Harapannya, capaian Provinsi Kaltara ini sedianya dapat ditiru pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara. Kini waktunya membangun komitmen bersama dalam bentuk aksi nyata dari para bupati dan walikota dan jajaran untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) juga kolusi dan nepotisme.

Top of Form

Bottom of Form

BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara

Dipimpin oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Bapak Wahyudi Putra Pujianto, jajaran BPJS Kesehatan datang melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie.

BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara yang sejak Oktober 2018 telah berhasil mendapatkan predikat sebagai Universal Health Coverage (UHC).

Ini, berarti sudah lebih dari 95 persen masyarakat di Kaltara telah terlindungi jaminan kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Predikat ini sekaligus bukti nyata dan komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, serta mendukung program strategis nasional.

Pemprov Kaltara sendiri, turut mengapresiasi BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN-KIS yang telah berupaya mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas di Kaltara.

Untuk itu, Gubernur Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kaltara untuk bahu-membahu mensukseskan program JKN-KIS yang telah memberikan banyak manfaat. Utamanya dalam pelayanan kesehatan.

Untuk penerima layanan, khususnya dari segmen pekerja penerima upah dan pekerja mandiri, beliau pun berharap agar dapat selalu menerapkan kebiasaan pembayaran iuran tepat waktu. Ini bertujuan untuk mendukung kesinambungan program JKN-KIS.

Gubernur Kaltara mengajak, Ayo bangun Indonesia yang lebih baik. Wujudkan Kaltara Sehat untuk generasi yang unggul dan berdaya saing.

Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran senilai Rp 12 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Ini merupakan kali pertama, Kaltara Cerdas dikelola oleh Pemprov Kaltara langsung. Karena sebelumnya, pengelolaannya dilakukan Dewan Pendidikan Provinsi Kaliantan Utara.

Dalam pengumuman pembukaan pendaftaran ini, akan disampaikan format dokumen yang dibutuhkan secara administratif. Sehingga para pelamar atau pemohon beasiswa Kaltara Cerdas dapat mudah mengerti.

Meski pengelolaan anggaran Kaltara Cerdas dilakukan Pemprov Kaltara, namun kita tetap melibatkan Dewan Pendidikan. Permohonan beasiswa tetap diajukan kepada Dewan Pendidikan Kaltara.

Untuk bantuan beasiswa Kaltara Cerdas tahun ini, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 12 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Diperkirakan sekitar 2.500 hingga 4 ribu pemohon akan diakomodir untuk menerima bantuan Kaltara Cerdas tahun ini. Yang kemungkinan pada November 2019 sudah dapat terealisasi penyalurannya secara keseluruhan.

Untuk penyalurannya, Dewan Pendidikan Kaltara akan didampingi Tim Koordinasi Penyaluran Beasiswa Kaltara Cerdas yang dibentuk Pemprov. Termasuk di dalam tim tersebut, adalah Inspektorat Kaltara untuk memantau dan mengawasi serta melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran tersebut.

Dengan keterlibatan Pemprov Kaltara melalui Tim Koordinasi Penyaluran Beasiswa Kaltara Cerdas, maka penyaluran bantuan tersebut akan lebih cepat dan tepat sasaran. Juga mampu menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Gubenur Kaltara himbau momen Hari Sumpah Pemuda merupakan tonggak kesadaran untuk bersatu

Tanjung Selor, 28 Oktober 2019
Setiap 28 Oktober, Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda lah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, Peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan tonggak kesadaran untuk bersatu dalam Tanah Air, Bangsa dan Bahasa. Tak hanya itu, Hari Sumpah Pemuda juga menjadi awal perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.Memegang persatuan dan kesatuan merupakan hal sangat penting bagi Indonesia. Generasi muda Indonesia pun diharapkan dapat terus memegang persatuan dan kesatuan tersebut.
Ada sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh pemuda Indonesia. yaitu, merawat keberagaman. Ini mengingat dunia makin tanpa batas. Ia menambahkan, nasionalisme sempit apalagi sikap primordial berdasarkan suku, agama sangat berlawanan dengan keadaan dan tuntutan zaman global seperti sekarang.

Karena yang tidak bisa bersama dalam keberagaman akan ketinggalan. Ini tantangan bagaimana keahlian merawat keragaman. Ini sangat penting bagi Indonesia karena anak muda Indonesia juga majemuk.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing, namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari parnografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dari terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan.
Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.