Meski diakui masih berada di bawah rata-rata Nasional, sebagai Provinsi yang baru berusia 7 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah sangat baik. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, IPM Provinsi Kaltara adalah tertinggi kedua di regional Kalimantan. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie
Gubernur Kaltara Serahkan Kartu Tani Sebanyak 1.786 Petani Dari 7.000 Lebih Petani di Kaltara Sebanyak 1.786 petani dari 7.000 lebih petani di Kaltara telah memperoleh Kartu Tani. Ini merupakan program pemerintah bekerjasama dengan lembaga perbankan. Di Kaltara, kerjasama dilakukan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui Kartu Tani, ini berhubungan dengan kemampuan beradaptasi sektor pertanian dengan
Dirjen PK Trans, M. Nurdin didampingi Dirjen PKP2 Trans, Hari Pramudiono, dan Dirjen PDTu, Aisyah Gamawati, mewakili Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan silaturahmi dan meninjau hasil pelaksanaan kegiatan dana desa, di Gunung Sari, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dirjen PK Trans bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Kabupaten Bulungan meninjau sekaligus meresmikan sarana olahraga,
Upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-69 Tahun 2019 bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kabupaten Bulungan, Jl. Jelarai Raya. Dirjen PKTrans, M. Nurdin mewakili Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi memimpin upacara Hari Bakti Transmigrasi ke-69 yang berpusat di Kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara. Selepas upacara, Dirjen PKTrans
Toko Indonesia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di wilayah Perbatasan Mulai dibangun sejak 2017 lalu, Toko Indonesia di perbatasan, Pemprov. Kaltara targetkan bisa selesai tahun ini. Dengan harapan mulai 2020 nanti, Toko Indonesia yang merupakan gagasan dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan itu, sudah bisa dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sesuai laporan dari Dinas
Bulan Oktober 2019 Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali bergejolak, dimana inflasi Provinsi Kalimantan Utara lagi-lagi mengalami penurunan atau terjadi deflasi sebesar -0,30 persen sebagai akibat dari turunnya harga kelompok bahan makanan sebesar -1,47 persen. Jika bulan September 2019 penurunan inflasi sebesar -0,57 persen lebih disebabkan oleh dua faktor yakni turunnya kelompok harga bahan makanan dan kelompok
Renaksi Korsupgah Kaltara Ditetapkan Naik 2 Poin Menjadi 89 Persen, Dari Sebelumnya 87 Persen Sesuai update data progres Renaksi Korsupgah KPK RI, hingga 3 November 2019 (pukul 14.59 Wita), Kaltara menempati peringkat 2 dengan capaian tertinggi dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Dari pantauan dan evaluasi berkala serta terintegrasi secara nasional melalui Monitoring Center
BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara Dipimpin oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Bapak Wahyudi Putra Pujianto, jajaran BPJS Kesehatan datang melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie. BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara yang sejak Oktober 2018 telah berhasil mendapatkan predikat sebagai Universal Health Coverage (UHC). Ini, berarti sudah
Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran senilai Rp 12 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Ini merupakan kali pertama, Kaltara Cerdas dikelola oleh Pemprov Kaltara langsung. Karena sebelumnya, pengelolaannya dilakukan Dewan Pendidikan Provinsi Kaliantan Utara. Dalam pengumuman pembukaan pendaftaran ini, akan disampaikan format dokumen yang dibutuhkan secara administratif. Sehingga para pelamar atau pemohon beasiswa Kaltara
Gubenur Kaltara himbau momen Hari Sumpah Pemuda merupakan tonggak kesadaran untuk bersatu Tanjung Selor, 28 Oktober 2019Setiap 28 Oktober, Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah