Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan turut serta mengikuti pelatihan untuk operasional layanan ruang video telekonferensi yang digagas oleh Askompsi.

“Pada hari ini, pelatihan untuk admin seluruh Indonesia yang nanti kita tidak lagi akan memakai aplikasi berbayar untuk video telekonferensi, melainkan menggunakan layanan yang dibikin oleh Askompsi,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, Banjarbaru, Rabu, (15/7/2020).

Operasional media ini bisa langsung digunakan setelah pelatihan hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, sudah bisa menggunakan media tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan jika mengadakan video konferensi dengan kabupaten dan kota, bisa memakai ruang video konferensi yang dibikin oleh Askompsi,” tambah Yanuar.

Secara teknis, media dari Askompsi ini memiliki kelebihan tersendiri ketimbang aplikasi berbayar yang selama ini digunakan.

Tajerian Noor Juniardi, operator Command Center Diskominfo Kalsel menyampaikan bahwa ruang Askompsi ini memiliki inovasi tersendiri.

“Aplikasi tersebut ada beberapa fitur yang bagus jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Contoh, fitur keamanan ruangan, yang mana setiap pengguna bisa diberikan akses khusus untuk bergabung,” ujar Tajerian. Mc Kalsel/ Fuz

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar Rapat Kerja Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) 2020 dengan mengusung tema “Melalui Raker Askompsi 2020 Kita Wujudkan Sinergitas Program Pusat Daerah Menuju Indonesia Maju” bertempat di salah satu hotel berbintang, Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

Direktur Eksekutif Askompsi, Eddy Santoso mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk mensinergikan program pusat dengan daerah.

“Perlu sinergitas antar seluruh Diskominfo se-Indonesia, Kominfo harus menyelesaikan persoalannya sendiri terlebih dahulu, dan pemerintah pusat harus mewujudkan satu data di daerah,” ucapnya.

Saat ini, aplikasi di daerah belum sepenuhnya terkoneksi dengan SPBE, sedangkan pemerintah pusat harus mewujudkan satu data.

“Untuk itu persandian yang belum memiliki SDM yang berkompeten, maka pemerintah pusat perlu membagi anggaran ke daerah untuk pembuatan command center, internet gratis dan fasilitas lainnya dengan memanfaatkan SDM yang ada di daerah,” katanya.

Jadi, menurut Eddy, regulasi yang harus ditelaah kembali mengenai satu data di daerah, terkait komitmen untuk permasalahan anggaran untuk menjalankan program yang telah ditugaskan oleh pemerintah pusat.

“Jadi program Diskominfo harus dipresentasikan kepada Gubernur terlebih dahulu agar mendapat dukungan serta apresiasi dari kepala daerah,” pungkasnya. MC Kalsel

Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJPN) diupayakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Hal tersebut disampaikan oleh Hendri Subianto, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kemenkominfo RI pada Rapat Kerja Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) Tahun 2020 di salah satu hotel berbintang, Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

Hendri menuturkan, untuk mempercepat pembangunan diperlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

“Untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat,” katanya.

Ia juga menambahkan, tujuan Kominfo saat ini yaitu membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia, mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan yang didukung oleh SDM digital,” pungkasnya. MC Kalsel

Data berkualitas dapat dicapai melalui proses penentuan kebutuhan data prioritas, penetapan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan penerapan mekanisme forum data.

Hal tersebut disampaikan oleh Adi Lumaksono, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada Rapat Kerja Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) Tahun 2020 di salah satu hotel berbintang, Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

Untuk mendapatkan data yang berkualitas, lanjut Adi, maka BPS perlu peran serta dari semua pihak terkait.

“Statistik ini mejadi satu kesatuan, tetapi yang sering terjadi konsep dan definisi yang dikumpulkan berbeda-beda. BPS sebagai pembina data statistik mengajak kementerian/lembaga duduk bersama untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas,” katanya.

Adi mengharapkan BPS bersama-sama dengan kementerian/lembaga lain dapat saling berkoordinasi mewujudkan terlaksananya Satu Data Indonesia (SDI).

Untuk mewujudkan hal itu, pedoman teknis akan menjadi panduan bergulirnya produksi data dari fase perencanaan sampai fase penyajian. Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPS menggandeng seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk menghasilkan statistik sektoral yang lebih baik.

“Koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga untuk mendorong bagi pakai data, guna menghasilkan indikator pembangunan yang lebih akurat serta melakukan percepatan penyajian data perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat,” tutupnya. MC Kalsel