BPS Sumbar Gelar Workshop Perusahaan Perkebunan
Dalam rangka menuju Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat akan menyusun tata kelola data sub sektor Perkebunan Sumbar.
Demikian disampaikan oleh Yeflin Luandri, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Barat ketika ditemui pada pembukaan Workshop Perusahaan Perkebunan, di Rocky Plaza Hotel, Padang, Kamis (15/8/2019).
Lebih lanjut Yeflin menyampaikan, langkah ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sumbar untuk melaksanakan amanat Perpres Satu Data Indonesia yang baru saja ditandatangani oleh Presiden RI pada Juni lalu.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi dan dipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
“Prosesnya akan didukung dengan teknologi informasi melalui aplikasi berbasis web untuk percepatan dan kemudahan pengguna data. Pemprov Sumbar memiliki tenaga IT profesional untuk merancangnya,” ujar Yeflin.
Kesiapan Pemprov Sumbar menuju Satu Data Indonesia ini juga didukung dengan regulasi yaitu Perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satu tujuannya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya.
Selaras dengan Yeflin, Kepala BPS Sumbar Sukardi, pada pembukaan workshop menyebutkan, pemanfaatan teknologi mutakhir untuk pengumpulan dan penyajian data statistik sangat menguntungkan bagi pemerintah maupun perusahaan perkebunan.
“Dengan aplikasi berbasis web maka proses input data akan jadi mudah, dan dapat dilakukan di mana saja. Selain itu juga dapat dilakukan perbandingan antardata dengan demikian akan meminimalkan terjadinya duplikasi data,” ujar Sukardi.
Kegiatan yang digagas oleh BPS Provinsi Sumbar ini dilaksanakan dengan mengusung tema “Sinergi antar Stakeholder merupakan Energi menuju Satu Data Perkebunan”.
Selain Sukardi juga hadir sebagai pemateri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Sumbar, Chandra dan Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Cabang Sumbar, Bambang Wiguritno.
Peserta pada workshop tersebut adalah pengusaha perkebunan, Kepala BPS dan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Sub sektor perkebunan merupakan salah satu unsur dalam perhitungan PDRB dan memiliki andil yang cukup besar terhadap PDRB Sumbar yakni 6,11 persen, hal ini lah salah satu yang melatarbelakangi BPS menyelenggarakan workshop secara khusus untuk perusahaan perkebunan.
Sukardi juga mengimbau kepada pelaku usaha perkebunan untuk membangun kerja sama yang kondusif dengan BPS dalam penyediaan data statistik perkebunan. Publikasi BPS merupakan data resmi Pemerintah yang banyak digunakan sebagai referensi investor dalam rencana penanaman modal.
“Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat tentunya dapat menarik investor untuk membuka usaha di Sumatra Barat,” katanya.
Pada akhir acara, Kepala BPS Sumbar memberikan penghargaan kepada tiga perusahaan terbaik untuk 2 kategori, yaitu: 1) Partisipasi dan Kerjasama dalam Kegiatan Survey BPS, 2) Kerja sama dan Kelengkapan Pelaporan Data Perkebunan 2018. (ESN/ MMC Diskominfo)
46 kali
