Dinas KISP Kaltara Studi Referensi Kehumasan di Kominfo Jatim
Jatim Newsroom – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan studi referensi urusan kehumasan di Dinas Kominfo Jawa Timur. Studi referensi yang dilakukan berfokus pada aspek layanan hubungan media dan pengelolaan Komisi Informasi (KI) di Jawa Timur.
Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Dinas Kominfo Jatim, Agung Sriono, mengatakan, studi referensi yang dilakukan DKIPS Kaltara untuk saling tukar informasi. “Bagaimana pengelolaan pelayanan KI di Jawa Timur yang sekretariat juga di Dinas Kominfo Jatim. Termasuk hubungan dengan media massa yang kami lakukan juga menjadi bahan diskusi bersama,” kata Agung, Rabu (21/8/2024).
Ia menjelaskan, apa yang telah dilakukan Dinas Kominfo Jatim terkait hubungan dengan media massa dan terkait Komisi Informasi menjadi bahan referensi bagi Tim DKISP Kaltara. Termasuk pola pengelolaan informasi pemberitaan hingga proses penanganan sengketa informasi di KI Jatim yang jumlahnya mencapai ratusan setiap tahunnya.
“Setiap hari, Senin sampai Jumat, Komisi Informasi Jawa Timur menggelar sidang sengketa informasi. Yang dijadwalkan per hari bisa sidang empat kali. Artinya, kasus sengketa informasi di Jawa Timur sangat tinggi,” ungkapnya.
Dari aspek hubungan media massa, Ketua Tim Hubungan Relasi Media Dinas Kominfo Jatim, Siti Purwatiningsih menjelaskan mekanisme produksi pemberitaan oleh Tim Jatim Newsroom Kominfo. Seluruh berita yang diproduksi, setiap harinya disebar melalui email ke ratusan wartawan dan media. Berita juga dipublikasikan melalui website Dinas Kominfo Jatim dan website Pemprov Jawa Timur.
Dalam kunjungan, Pranata Humas Ahli Muda DKIPS Kaltara, Nuzul Alfi Kurnia hadir bersama Kasubbag Penyusunan Program, Kiki Amelia dan Analis Data dan Informasi, Windry Nicholas. Nuzul mengaku banyak referensi dari Dinas Kominfo Jatim yang bisa ditiru oleh DKIPS Kaltara.
“Kami di Kaltara masih memiliki keterbatasan SDM untuk mendukung konten berita. Di Kaltara ada sekitar 70 media online yang juga minta kerjasama. Dengan studi referensi ini kami belajar dari Jawa Timur bagaimana proses pengelolaan media pemerintah melalui Dinas Kominfo Jatim,” ungkapnya.
Di sisi lain, terkait KI di Kaltara, Windry mengaku saat ini baru memasuki periode kedua. “Jumlah kasus sengketa informasi di Kaltara sangat rendah hanya lima sengketa per tahun. Kami hanya ada lima kabupaten kota di Kaltara, jadi dibandingkan dengan Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten kota dengan ratusan sengketa informasi, maka studi referensi ini sangat penting bagi kami,” ujar Windry. (red)
