Diskominfo Jatim Gelar Forum Komunikasi Digital
Jatim Newsroom – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menggelar Forum Komunikasi Digital 2023 bersama Badan koordinasi Kehumasan pemerintahan (Bakohumas) Provinsi Jatim, Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota, serta para Kapolres se wilayah hukum Polda Jatim.
Dimana acara Forum ini digelar secara ofline di hotel grand Swissbel Darmo, serta secara online pada, Selasa (12/12/2023) yang dibuka oleh Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin. Dan acara ini dikemas dengan diskusi yang menghadirikan narasumber yaitu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, Polda Jatim yang diwakili oleh AKBP Nurul, serta ketua harian KKD, DR. Arief Rahman, ST, MM.
Kadis Kominfo Jatim, Sherlita dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini penting dilakukan karena membahas kemajuan ruang digital dalam menciptakan stabiltas sosisal. Terlebih lagi mendekati momen krusial dalam perjalanan demokrasi di negara ini, yaitu pemilu 2024 mendatang.
Dikatakannya, saat ini menurut data Kementrian Kominfo 2023, sumber berita paling dipercaya masyarakat, yaitu Televisi Nasional 43,5%, Media Sosial 30,8%, dan Website pemerintah 10,1%. Kemudian, lebih lanjut media yang paling banyak diakses untuk mendapatkan informasi. Yaitu Media sosial 72,6%, Televisi 60,7%, berita Online 27,5%, dan Website pemerintahan 14 %.
Untuk media yang paling banyak diakses untuk mendapatkan informasi ini Kominfo Jatim telah melakukan cara yaitu informasi berita dari reporter ini pihak kominfo memasukan di media sosial seperti Twitter, Facebook dan instalgram di Jatimprov, dan kominfo Jatim. “Alhamdulillah ternyata masyarakat bisa menerima informasi dari pemerintah dan sekarang sudah banyak diakses,”katanya.
Maka itu melalui forum ini, pihaknya mengajak para bakohumas pemerintahan baik OPD pemprov, kabupaten/kota, jajaran Polri/TNI di Jatim sama – sama menyebarkan informasi yang aman, damai dan nyaman bagi masyarakat. “Untuk menjaga ruang digital agar prosesnya berjalan demokratisasi informasi yang lebih berkualitas. Maka itu perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi baik Pemprov, Pemkot/Pemkab, instasi pusat. Sehingga masyarakat konten negatif bisa dikendalikan serta positif bisa disebarkan ke masyarakat dengan lebih bertanggung jawab,”pungkasnya.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama mengatakan untuk membangun informasi di ruang digital ini Bakohumas pemerintahan harus berkolabarasi dan koordinasi. Sehingga informasi dari pemerintahan ini bisa sampai dengan masyarakat dengan baik.
Ia mencontohkan, koordinasi dan kolaborasi pernah dilakukan Kominfo dan kementerian, serta BUMN dan Pemda, Pemkot/Pemkab soal sosialisasi KTT Asean di pulau Komodo beberapa waktu lalu. “Maka itu perlu dilakukan koordinasi yang baik antara Kominfo, dan Bakohumas jangan berkegiatan sendiri, sehingga informasi yang positif ini bisa disebarkan dan dirasakan masyarakat,”pintanya. (pca)