Kadiskominfo Jatim : Publikasi Hasil Pembangunan, Perlu Kolaborasi Apik dengan Lembaga Penyiaran
Jatim Newsroom – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menjadi pembicara pada Dialog Ruang Publik TVRI Jatim, Selasa (31/1/2023). Sherlita menyampaikan bahwa diperlukan kolaborasi yang baik dengan lembaga penyiaran dalam menyampaikan informasi hasil-hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
“Tugas Diskominfo ini saya pastikan tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi dari lembaga-lembaga penyiaran seperti TVRI Jatim. Jadi media maupun lembaga penyiaran baik nasional ataupun lokal di Jawa Timur itu merupakan partner dalam menyampaikan hasil-hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Sherlita juga menyampaikan rasa syukurnya karena telah diundang sebagai narasumber di TVRI. “Saya sangat bersyukur bisa mengikuti program dialog ini, dengan begitu saya jadi tahu bahwa teman – teman media juga butuh informasi dari Diskominfo Jawa Timur, terutama mengenai hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, media massa di era digital ini sudah berubah tidak hanya melalui platform televisi maupun radio, namun juga platform digital seperti media sosial.
Oleh karena itu, Sherlita berencana akan memberi pelatihan peningakatan kompetensi bagi tim pengelola informasi Diskominfo Jatim dalam membuat konten yang menarik dan informatif agar layak disampaikan ke masyarakat melalui media digital.
“InsyaAllah, di tahun 2023 ini kami akan mengadakan semacam pelatihan peningkatan kompetensi guna meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat konten yang menarik menggunakan platform media baru di era digital ini,” ungkapnya.
Sherlita berharap bentuk komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga penyiaran seperti ini agar bisa terus dilakukan.
“Saya ingin bentuk komunikasi yang informal ini lebih sering kita lakukan karena apalagi dengan lembaga penyiaran TVRI yang jangkauannya luas. Artinya TVRI bisa menjadi inisiator atau pembuka jalan dan mediator komunikasi dengan stakeholder terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan masyarakat jadi lebih cepat dan mudah tahu hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” harapnya.
Ketua KPID Provinsi Jawa Timur, Immanuel Yosua, mengatakan terkait partisipasi lembaga penyiaran terhadap pembangunan Jawa Timur juga menghadapi masalah yang masih mengacu pada dasar regulasi atau aturan empat fungsi lembaga penyiaran.
“Yang menjadi masalah ini problem zaman, bahwa saat ini orang lebih suka yang tak beraturan. Jadi kadang berita negatif itu malah dianggap sebagai informasi tapi kalau berita positif itu dianggap advertorial,” kata Yosua.
Oleh karenanya, Yosua mengungkapkan KPID Jawa Timur terus melakukan pemetaan terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Jawa Timur.
“Terkait lembaga penyiaran kami juga akan melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran, dan kami akan melakukan banyak hal namun karena kami tidak dijangkau oleh media akhirnya tidak optimal, sehingga perlu upaya meluruskan bersama agar bagaimana pola diseminasi informasi bisa pas,” tuturnya. (vin/s)
