Toko Indonesia di Perbatasan Kaltara, Ditargetkan Selesai Tahun Ini.
Toko Indonesia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di wilayah Perbatasan
Mulai dibangun sejak 2017 lalu, Toko Indonesia di perbatasan, Pemprov. Kaltara targetkan bisa selesai tahun ini. Dengan harapan mulai 2020 nanti, Toko Indonesia yang merupakan gagasan dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan itu, sudah bisa dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Sesuai laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, pembangunan Toko Indonesia yang didanai melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara itu, sudah memasuki tahap akhir.
Di Toko Indonesia ini akan menyediakan berbagai produk dalam negeri. Dengan tujuan agar masyarakat di daerah perbatasan bisa mendapatkan produk dalam negeri dengan harga terjangkau.
Teknisnya, dalam pelaksanaannya nanti, Toko Indonesia akan dikelola oleh Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltara.
Hadirnya Toko Indonesia juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menghadirkan negara di wilayah perbatasan.
Selain pembangunan Toko Indonesia di Krayan, waktu ke Sebatik, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie juga sudah instruksikan untuk dibangun Toko Indonesia di pulau perbatasan yang bisa dimulai pembangunannya pada 2020 mendatang.
Perlu diketahui, kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara, dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat, yang hanya efektif melalui transformasi udara, menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal.
Tak hanya itu, selama ini karena ketergantungan dengan barang Malaysia harga barang bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara misalnya Nunukan, Tarakan atau Tanjung Selor.
Sebagai upaya mengatasinya, selain membangun Toko Indonesia, Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan penumpang.
