Bimtek SPSE Bagi Aparatur
Adapun maksud dan tujuan dari Bimtek tersebut adalah terlaksananya optimalisasi jalinan hubungan dan kerjasama LPSE dengan para aparatur Pemerintah Provinsi Banten khususnya PPK dan Pejabat Pengadaan, memberikan pemahaman tentang proses pengadaan secara elektronik khsusunya mengenai e-pengadaan langsung bagi para aparatur, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur tentang aplikasi SPSE dalam penerapan pengadaan secara elektronik khususnya di lingkungan Pemprov Banten.
“Selain menyelenggarakan dalam bentuk Bimtek, LPSE Provinsi Banten juga setiap hari kerjanya menerima layanan bagi para penyedia barang/jasa maupun aparatur yang ingin berkonsultasi terkait pengadaan secara elektronik. Adapun konsultasi tersebut diterima oleh instruktur dari tim LPSE seperti Handi Susanto”, ungkap Yudo Siswanto Kabid Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan.
Pada kesempatan tersebut, Kabid Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan juga menjelaskan sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa, bahwa PPK juga masuk dalam ketentuan Perpres tersebut, bahkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga ditetapkan oleh seorang PPK.
“Roadshow terkait pengadaan barang/jasa di SMA/SMK/SKH akan kami lakukan sekitar bulan November 2019, dan itu sudah masuk dalam kegiatan kami”, ujar Roni Kasubbag Pengendalian Barang/Jasa Biro Adpem.
Seperti diketahui bahwa para PPK di KCD Dinas Pendidikan juga merupakan pengguna aplikasi dari sistem SPSE ini. Dikarenakan begitu pentingnya aplikasi SPSE ini, maka hampir seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik baik yang tender maupun non tender. Dengan adanya aplikasi SPSE ini kemudian mengimplementasikannya, diharapkan mampu mewujudkan transparansi, kredibel, akuntabel dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa adanya diskriminasi.
Sebagai informasi, pada tahun 2018 LPSE Provinsi Banten telah menerima penghargaan sebagai kategori “Peran LPSE Provinsi Banten Dalam Pembinaan LPSE Kabupaten/Kota” dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dalam hal ini, sesuai kapasitas sebagai pembina LPSE di Provinsi Banten dan juga dorongan dari Gubernur melalui surat edarannya yang terbit pada awal Januari 2019 tentang penggunaan SPSE dalam semua proses dan jenis pengadaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan juga sebagai bentuk implementasi dari PerPres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka hampir seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik baik yang tender maupun non tender.
“Terkait pengadaan barang/jasa, monitoring evaluasi semuanya ada di LPSE, maka dari itu semua OPD harusnya lapor kepada sistem SPSE ini terutama perihal pengadaan barang/jasa”, tegas Aria Santana Kasi LPSE.
