Bukittinggi - Sebagai pelayan masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut mampu menyampaikan informasi yang benar ke publik. Informasi tersebut berupa program kerja, capaian, inovasi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Penyampaian informasi yang baik dan benar mesti dibarengi teknik atau cara yang gampang dimengerti dan menarik bagi pendengar. "Untuk itu, Diskominfo Sumatra Barat (Sumbar)
Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas capaian sebagai provinsi dengan kualifikasi “Informatif” dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menerima penghargaan ini langsung dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI Jakarta, Kamis (21/11/2019). Nasrul mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan upaya
Kota Serang – Dalam rangka pengmebangan website OPD yang mencakup data-data SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten melalui Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik tepatnya Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Website, di ruang rapat Lt. 6 Gedung SKPD Terpadu, KP3B Curug – Kota Serang,
Padang - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Ranah Minang, salah satunya melalui penandatanganan kerja sama dengan One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) rintisan Sandiaga Salahuddin Uno bertempat di Auditorium Gubernuran, Sabtu (23/11/2019). Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menuturkan, salah satu tulang punggung perekonomian di Sumatra Barat
Gubernur Banten, H. Wahidin Halim menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat Tahun 2019. Anugerah diserahkan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, 21 November 2019. Provinsi Banten mendapatkan anugerah dengan kualifikasi Menuju Informatif, bersama sama dengan Provinsi
Kota Serang - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten melalui Bidang Persandian, Statistik dan Layanan Pengadaan tepatnya Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) LPSE Se-Provinsi Banten TA 2019 dengan tema “Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola LPSE Dalam Rangka Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Banten”, di
Kota Serang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten menggelar konferensi media, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (12/11/2019). Kegiatan tersebut untuk memfasilitasi penyebaran informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur di lingkup Pemprov Banten.Hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Kominfo Komari, Plt Kepala Dinas PUPR Robby Cahyadi, dan Sekretaris Dinas Perumahan
Kota Serang - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten melalui Bidang Persandian, Statistik dan Layanan Pengadaan tepatnya Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE) menyelenggarakan Bintek Aplikasi SPSE Versi 4.3 (E-Pengadaan Langsung) Bagi Para Aparatur Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan tersebut, dibuka oleh Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Komari, S.Pd., MM., bertempat
Kota Serang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menyelenggarakan Penganugerahan Badan Publik Tahun 2019 Hasil Monitoring Evaluasi (Monev) Dalam Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di Aula Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Curug – Kota Serang, Kamis (07/11/2019). Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al-Muktabar mewakili Gubernur Banten memberikan sambutan pada acara tersebut.
Toko Indonesia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di wilayah Perbatasan Mulai dibangun sejak 2017 lalu, Toko Indonesia di perbatasan, Pemprov. Kaltara targetkan bisa selesai tahun ini. Dengan harapan mulai 2020 nanti, Toko Indonesia yang merupakan gagasan dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan itu, sudah bisa dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sesuai laporan dari Dinas
